Guru-Guru di Puncak Papua Tetap Mengabdi di Tengah Konflik

Bupati Puncak PApua Willem Wandik, SE, M.Si menyerahkan SK Pengangkatan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada 32 guru. (foto: Diskominfo Puncak Papua)

PAPUAInside.com, ILAGA— Yohanis Pongpabia. S.Pd dan Berti Tanesa S,Pd dua guru perwakilan dari 32 guru yang diangkat sebagai Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mewakili teman-temannya menerima SK pengangkatan yang diserahkan Bupati Puncak Papua Willem Wandik, SE.M.Si, dan PLT Sekretaris daerah Puncak Papua Ir Darwin Tobing, MM, di halaman SMAN I Ilaga, Kamis (08/09/2022).

Wajah keduanya tanpak gembira dan cerah namun dibalik semua itu tersimpan rasa prihatin terhadap rasa aman karena wilayah tersebut belum sepenuhnya kondusif khususnya di dunia pendidikan.

Seperti diketahui, kondisi pendidikan di Kabupaten Puncak Papua, dua tahun terakhir ini sejak 2020 sempat di tidak berjalan mulus seperti di daerah lain, ini karena persoalan kondisi keamanan yang kurang kondusif, sehingga sekolah dari PAUD, SD, SMP dan SMA di Distrik Ilaga dan Beoga, terpaksa tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka sejak 2020 lalu,b anyak guru-guru terutama guru dari nusantara memilih mengungsi demi keamanan.

Yohanes Pongpabia, S.Pd. (Foto: Diskominfo Puncak Papua)

Yohanes Pongpabia, guru bahasa Inggris di SMPN 1 Kimak, Ilaga, menceritakan pengalamannya dengan beberapa rekan guru, meski kondisi keamanan kurang kondusif, terutama saat aksi penyerangan KSB, sejak 2020 sampai awal 2022, namun berinisiatif untuk tetap mengajar meskipun dilakukan di rumah atau gedung yang berada di pusat kota.

“Waktu ada bunyi tembakan di sini kami mengajar di rumah, namun karena kondisi murid bertambah banyak, terpaksa kami pakai Aula Negelar untuk mengajar, memang kurang bagus, tapi mau bagaimana, lebih bagus kita ajar, dari pada tidak sama sekali, karena kami sayang anak-anak ini,” ujarnya sedih.

Pongpabia berharap masyarakat ikut menjaga keamanan sehingga situasi cepat pulih dan proses belajar mengajar kembali berlangsung normal. “Saya percaya bahwa kabupaten ini akan dipulihkan ketika masyarakat Puncak semua takut akan Tuhan, sebab kunci pemulihan kabupaten ini ada digenerasi muda saat ini, jika anak-anak ini berpendidikan maka ke depan, pikiran mereka cerdas, maka mereka akan membangun daerah Puncak,” tukasnya.

Sementara itu rekannya Ibu Berti Tanesa guru bahasa Indonesia di SMPN Kimak, Ilaga, mengaku, faktor keamanan sangat mendukung maju tidaknya pendidikan, dirinya berharap harus ada jaminan keamanan bagi para guru, karena guru yang mengabdi di Kabupaten Puncak Papua adalah guru-guru yang luar biasa, meski kondisi geografis dan keamanan tidak kondusif.

“Saya berharap SK ini menjadi sebagai motivasi, sehingga para guru lebih mengabdi,dan terutama menghilangkan kemasalan, karena banyak guru terdata, namun yang kerja di lapangan hanya sedikit, bahkan ada yang urus pangkat dan asal terima gaji buta, tapi tidak pernah mengajar, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah,” tambahnya.

“Anak-anak kabupaten Puncak Papua tidak kalah pintar dengan anak-anak diluar Puncak, bahkan ada yang sudah ke universitas ternama di Indonesia, dan luar negeri, meski kami mengajar dengan kondisi terbatas, apalagi kalau kondisi aman, pasti anak-anak kami lebih pintar,” ungkapnya.

Berti Tanesa, S.Pd. (foto: Diskominfo Puncak Papua)

Untuk diketahui, 32 Guru honorer di Kabupaten Puncak Papua berubah status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan perubahan status honorer menjadi PPK ini 32 guru ini akan mendapatkan gaji dan tunjangan seperti yang sudah didapatkan oleh PNS.

Program pengangkatan guru melalui PPPK ini merupakan program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta pemerintah daerah,dalam rangka mengatasi kekurangan guru di Indonesia serta dalam rangka mendukung program pemerintah yaitu Merdeka Belajar.

Perubahan status dari honorer ke ASN PPPK akan membawa jaminan kesejahteraan ekonomi bagi guru, yang meliputi gaji dan tunjangan profesi serta memungkinkan lebih banyak guru mengikuti program-program peningkatan kompetensi dan sertifikasi. Peningkatan kompetensi ini sangat penting untuk jaminan ekonomi dan karier jangka panjang guru.

“Saya sampaikan selamat datang dan selamat bekerja,mengabid di Kabupaten Puncak, jerih payah bapak ibu akan diperhitungkan Tuhan, lewat pengabdian kalian akan muncul generasi masa depan Kabupaten Puncak Papua, di masa datang,” ungkap Bupati saat menyerahkan SK.

Willem Wandik berharap program PPPK ini berkelanjutan, mengingat, masih banyak guru yang berstatus honorer dan belum lolos ambang batas kelulusan. Di sisi lain, dia berharap dari peningkatan status ini bisa menjadi motivasi bagi para guru untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam mengajar.

“Kondisi di Kabupaten Puncak ini sangat beda dengan kabupaten lain, terutama keamanan dan geografis, kita berharap semua pihak mendukung kerja para guru ini, terutama orang tua, tokoh adat, tokoh agama, masyarakat, perempuan, para orang tua, sehingga para guru ini betah dan bisa mendidik anak-anak kami, karena pelanggaran HAM terbesar, ketika anak-anak kita tidak sekolah,” tambahnya. ** (Diskminfo Puncak Papua)