Oleh: Ignas Doy |
Papuainside.com, Jayapura—Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta pemerintah pusat bijak dalam mencari solusi penyelesaian masalah Papua. Penyelesaian masalah Papua tak bisa diselesaikan secara parsial tanpa melihat akar persoalan.
Demikian juga pihak-pihak yang dilibatkan dalam menyelesaikan persoalan Papua seharusnya memiliki kapasitas yang jelas dan mewakili seluruh komponen rakyat Papua.
“Papua ini ada pemerintahan daerahnya. Jika Presiden ingin bertemu dengan tokoh-tokoh Papua, libatkan pemerintah daerah. Disini ada Forkopimda. Ada Gubernur, Pangdam, Kapolda, DPR Papua dan MRP, Papua dan Papua Barat. Juga ada Ketua-Ketua Sinode Gereja. Bukan ambil orang sembarangan tanpa kapasitas yang jelas,” tegas Gubernur Enembe, menanggapi pernyataan Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto tentang 61 orang yang bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negera, Jakarta, Selasa (10/9) lalu.
Wiranto menyebutkan 61 orang itu sudah disaring dan mereka benar-benar tokoh masyarakat. Namun Gubernur Enembe kembali mempertanyakan kapasitas 61 orang tersebut, karena keterlibatan mereka terkesan dilakukan secara diam-diam.
Menurut Enembe, pemerintah pusat bisa meminta pemerintah daerah untuk memfasilitasi tokoh-tokoh Papua bertemu Presiden, agar persiapannya lebih matang dan apa yang dibicarakan dengan Presiden benar-benar menyentuh akar persoalan Papua.
Selain itu, terang Gubernur Enembe, 61 orang ini sama sekali tak menyampaikan persoalan yang terjadi di Papua, melainkan menyampaikan hal-hal yang sangat tak substansial, seperti pembangunan Istana Presiden di Papua, pemekaran hingga penempatan jabatan eselon 1 dan 2 di Kementerian dan Lembaga.
“Jika kemarin mereka menyampaikan akar persoalan Papua, kita terima. Mereka lupa bagaimana ratusan ribu orang Papua telah mati, karena persoalan Papua ini. Menyelesaikan persoalan Papua ini bukan hal mudah,” lanjut Enembe.
Menurut Enembe, pertemuan pemerintah pusat dengan 61 orang Papua tersebut bukan saja tak jelas, namun juga bukan sebuah solusi yang bijak melainkan dilakukan untuk kepentingan tertentu.
“Saya menduga pertemuan itu dilakukan, untuk kebutuhan diplomasi Indonesia di luar negeri saja. Untuk digunakan oleh Dubes-Dubes menjelaskan situasi dan kondisi Papua kepada pemerintah, dimana mereka bertugas,” tegas Gubernur Enembe.
Terkait usulan pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Enembe mengatakan kalau mau mekarkan Papua, sekaligus saja dimekarkan menjadi tujuh Provinsi sesuai wilayah adat masing-masing dengan status Otsus. **
