Oleh: RF
PAPUAINSIDE.ID, WAMENA – Ratusan massa menduduki halaman gedung DPR Kabupaten Jayawijaya, pada Selasa (02/09/2025).
Massa yang tergabung dalam berbagai organisasi pemuda ini menuntut DPRK Jayawijaya agar membentuk pansus untuk menarik anggota TNI non organik dari tiga distrik di Jayawijaya, yakni Distrik Tailarek, Ibele, dan Walaik.
Massa meminta agar apa yang menjadi tuntutan dalam aksi hari ini dapat segera ditindaklanjuti DPRD dan pemda Jayawijaya, karena kehadiran militer di tiga daerah tersebut dinilai menimbulkan trauma bagi masyarakat.
Wakol Yelipele, selaku penanggungjwaban aksi mengungkapkan bahwa masalah ini pernah disuarakan ke DPRK dan bahkan komisi A telah memanggil pimpinan wilayah dari satuan TNI dan Polri, pertemuan tersebut juga bahkan dihadiri wakil bupati Jayawijaya. Namun pada kenyataannya belum ada tindak lanjut atau solusi.
“Kami dari forum beberapa kali sudah melakukan pertemuan tetapi tidak dijawab oleh dewan dan bupati Jayawijaya sehingga hari ini kami turun aksi, dan kami menuntut DPRK untuk membentuk pansus sehingga semua aspirasi yang kami sampaikan bisa ditindak lanjuti sampai ke pusat,” ungkap Wakol Yelipele kepada media.
Tambahnya, sesuai dengan komitmen yang tertuang dalam pernyataan yang dibawa dalam aksi hari ini, bahwa jika tuntutan tidak ditindaklanjuti maka akan ada aksi massa yang lebih besar.
“Jika aksi hari ini tidak diindahkan oleh dewan-dewan atau tidak diproses semua aspirasi yang kami sampaikan berarti kami akan turunkan massa yang lebih besar,” tegasnya.
Menurutnya, situasi yang dialami di Jayawijaya saat ini dialami juga oleh warga di Lanny Jaya dan Yahukimo. Dan aksi hari ini di Wamena ibu kota provinsi Papua Pegunungan sebagai langkah awal.
“Kami akan konsolidasi dengan teman-teman di Lanny Jaya dan Yahukimo untuk turun lakukan aksi jilid II,” tandasnya.
Harum Mosib, yang juga merupakan penanggungjawab aksi mengucapkan terimakasih kepada kepada kapolres dan dandim 1702/Jayawijaya, serta DPRK khususnys komisi A yang telah menerima aspirasi yang disampaikan.
“Kami harapkan hari ini seluruh keluh kesah terkait TNI non organik di tiga distrik hari ini terjwab, karena kehadiran mereka di sana masyarakat jadi terganggu apalagi aktifitias masyarakat banyak di kebun sehingga aktifitasnya tidak nyaman,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan terimaksih kepada OKP Cipayung dan semua masa aksi karena aksi berlangsung tertib.
“Aksi yang kami lakukan hari ini adalah aksi yang bermartabat, demokrasi yang kami lakukan aman dan tenang. Dari awal sampai selesai aksi berjalan dengan aman sehingga kami harapkan aspirasi hari ini harus terjawab sesuai harapan,” tutupnya.
Aksi demo yang berjalan damai dan lancar ini diinisiasi Cipayung dan OKP yang mana terdapat juga organisasi seperti PMKRI, HMI, GMNI, GMKI, GAMKI, Forum Pribumi dan Forum Penolakan Militer non Organic.
Menanggapi tuntutan massa, Ketua Komisi A DPRK Jayawijaya, Yusuf Hubi, yang menerima langsung aspirasi para pendemo mengatakan bahwa sebelumnya pihaknya telah melakukan hearing bersama TNI/Polri dan pemerintah daerah terkait penolakan anggota TNI organik ini.
“Satu aspirasi yang mereka sampaikan tadi yakni pembentukan pansus. Pembentukan pansus kami tetap akan lakukan tapi dengan berbagai pertimbangan salah satunya keuangan,” jelasnya.
Lanjutnya, yang kedua apakah apakah pembentukan pansus ini hanya DPR kabupaten atau akan digabung dengan DPRD provinsi.
“Ini kami akan laukan hearing untuk memutuskan pansus harus jalan. Keputusan pansus jalan atau tidak akan diputuskan dalam pertemuan DPR,” pungkasnya.**
