PAPUAINSIDE.ID, ILAGA— Ketua DPRK Puncak Thomas Tabuni akan ketat mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Puncak TA 2026, untuk memastikan pembangunan yang dilakukan berlangsung tepat waktu dan tepat sasaran.
Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun anggaran 2026 oleh Bupati Elvis Tabuni, di ruang pertemuan Kantor Badan Perbendaharaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Puncak Ilaga, Jumat (23/01/2026).
Menurutnya, pengawasan yang ketat dan tidak kompromi merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran maupun penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah TA 2026 maupun proyek lanjutan dari tahun 2025.
“Periode ini kami dari DPRK akan ketat dalam pengawasan di lapangan, terutama kegiatan-kegiatan fisik, jika belum selesai sesuai dead line, maka kami akan menyurati pihak berwajib, itu sudah tegas kami sampaikan diawal tahun ini, jadi pimpinan OPD jangan main-main,” tegas Thomas Tabuni.
Dikatakan, dengan pembagian DPA yang lebih awal ini, maka penyerapan anggaran harus berjalan dengan baik dan terukur, terutama kegiatan-kegiatan fisik, sebab DPRK Puncak tidak mau daerah ini mundur, harus maju sama dengan daerah lain yang sudah maju lebih dulu.
“Apalagi Kepala Inspekturat baru diangkat, dia punya pekerjaan besar, harus ketat dalam pengawasan, yang sudah terjadi tahun-tahun sebelunmnya jangan terjadi lagi, kami sangat mendukung apa yang sudah dikatakan Pak Bupati dan Sekda, demi kemajuan daerah ini,” tuturnya.
Menurut Thomas, untuk memajukan kabupaten Puncak dibutuh perhatian khusus dan kerja keras dan harus diingat bahwa anggaran yang sudah dikucurkan oleh negara harus dipakai dengan baik untuk memajukan daerah ini, bukan untuk berfoya-foya.
‘’Orang yang bertugas di Puncak, harus kerja dengan hati karena ini adalah kota Injil, sepersen pun uang negara harus dipergunakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik, demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Puncak, mereka harus sejahtera,” tambahnya.
Thomas Tabuni menilai, efektivitas belanja daerah sangat bergantung pada ketepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD. Karena itu, pemerintah perlu meningkatkan sistem pengendalian internal serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penggunaan anggaran, terutama kegiatan-kegiatan fisik, dibawah kendali Kepala Inspektorat yang baru. **(Diskominfo Puncak)
