Oleh: Makawaru da Cunha I
PAPUAINSIDE.ID, OKSIBIL—Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Pegunungan Bintang mengintensifkan pengawasan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui monitoring langsung di Distrik Kawor.
Kegiatan berlangsung selama tiga hari sejak Jumat (27/2/2026) dan menyasar tujuh kampung, yakni Arimtap, Sakup, Kawor, Tarngop, Umding, Nanum, dan Ater, yang dipusatkan di Distrik Kawor.
Monitoring dipimpin Pelaksana Tugas Kepala DPMK Pegubin Barnabas Irka yang menegaskan pengawasan lapangan penting untuk memastikan dana desa tepat sasaran.
“Monitoring ini untuk memastikan dana desa benar-benar digunakan sesuai kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan kampung,” ujar Barnabas.
Aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Pegubin bersama pemerintah kampung dan warga berpose di sela kegiatan monitoring pengelolaan dana desa di tujuh kampung, Distrik Kawor, Jumat (27/2/2026). (Foto: DPMK Pegubin)
Cegah penyimpangan, perkuat kapasitas aparat
Selain pengawasan, DPMK juga memberikan pendampingan teknis kepada aparat kampung terkait pengelolaan keuangan, pelaporan, dan perencanaan pembangunan.
Langkah ini diharapkan memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel sekaligus mencegah potensi penyimpangan.
“Pengawasan yang efektif penting agar dana desa dimanfaatkan maksimal dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” kata Barnabas.
Ia menegaskan, kendala geografis tidak menjadi hambatan bagi pemerintah daerah untuk memastikan pengawasan berjalan optimal.
Aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Pegubin bersama pemerintah kampung dan warga berpose di sela kegiatan monitoring pengelolaan dana desa di tujuh kampung, Distrik Kawor, Jumat (27/2/2026). (Foto: DPMK Pegubin)
Dorong pembangunan tepat sasaran
Melalui monitoring ini, DPMK Pegubin menargetkan peningkatan kualitas pengelolaan dana desa serta efektivitas program pembangunan di tingkat kampung.
Pemerintah daerah juga mendorong sinergi antara aparat kampung dan masyarakat dalam mengawal penggunaan anggaran.
“Dengan pengawasan dan pendampingan berkelanjutan, pembangunan kampung akan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Barnabas.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Pegunungan Bintang membangun tata kelola pemerintahan kampung yang bersih serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil. **
