Oleh: Ignas Doy |
PAPUAinside.com, JAYAPURA—Konflik yang terjadi sejak tanggal 2 Desember 2018 lalu di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, hingga kini masih belum jelas kapan akan berakhir.
Karena itu, pemerintah daerah, semua elemen masyarakat di Provinsi Papua dan Kabupaten di Provinsi Papua dan Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM), diminta menggelar dialog, untuk suatu solusi penyelesaian konflik di Kabupaten Nduga.
Demikian salah-satu usulan yang diungkapkan Tokoh Masyarakat Papua Paskalis Kossay, SPd, MM, saat Focus Group Discussion (FGD) mengusung tema Mencari Solusi Penyelesaian Konflik Papua Secara Menyeluruh dan Bermartabat di Swiss—belthotel Papua, Jayapura, Sabtu (25/1/2020).
Turut hadir, antara lain, Forkopimda Provinsi Papua, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, akademisi, peneliti, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat.
Solusi lainnya, menurut mantan Wakil Ketua DPR Papua ini juga antara lain, pemerintah Indonesia dituntut segera mencari langkah atau solusi, untuk menyelamatkan masyarakat sipil dari dampak konflik berkepanjangan di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.
Kossay minta agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) segera menghentikan operasi militer, dengan cara menarik seluruh pasukan yang selama ini terkonsentrasi di Nduga.
Pasalnya, operasi militer telah mengusik keamanan dan kedamaian masyarakat setempat.
“Dampak dari operasi militer itu sudah jelas kehidupan masyarakat Nduga tak memiliki masa depan lagi, bahkan generasinya perlahan hilang,” kata Kossay.
Setidaknya 32 Distrik yang ada di Kabupaten Nduga, diantaranya 12 Distrik tak berpenghuni, karena masyarakat sipil terpaksa mengungsi ke wilayah sekitarnya, bahkan tak sedikit yang menyelamatkan diri ke hutan.
Kini, konflik itu telah merambah ke wilayah tetangga yakni Intan Jaya. Kondisinya praktis sama dengan yang terjadi di Nduga.
Jaminan Keamanan
Mantan Wakil Ketua DPR Papua ini menjelaskan, pihaknya memahami pemerintah agak keberatan menghentikan operasi milier di Nduga, karena alasan keamanan.
Pemerintah tak perlu ragukan keamanan masyarakat setempat, terangnya, karena konflik yang terjadi di Nduga bukan antara masyarakat dengan TNI/Polri atau TPN/OPM. Tapi konflik yang terjadi ini antara TPN/OPM dengan TNI/Polri. Kemudian berdampak luas kepada masyarakat.
Oleh karena itu, jelasnya, pemerintah, semua elemen masyarakat di Provinsi Papua dan Kabupaten Nduga, mesti membuat suatu kesepakatan, untuk menjamin atas keraguan pemerintah, pasca penarikan pasukan.
Yakni negosiasi dengan TPN/OPM, untuk mendapat kepastian TPN/OPM tak akan menyerang, kalau terjadi penarikan pasukan.
“Kalau tak sampai ada kesepakatan dengan pihak TPN/OPM, maka kemungkinan kita minta mediasi pihak ketiga,” katanya, namun tak disebutkan siapa pihak ketiga itu
Jika TPN/OPM bersih keras menolak negosiasi, maka ditempuh mediasi. Mediasi bisa dilakukan pihak ketiga kemudian menuju dialog pemerintah dengan TPN/OPM.
Dikatakannya, jika dialog tak terjadi dan pemerintah Indonesia tetap bersikukuh mengejar TPN/OPM hingga ditemukan pelakunya, maka situasi di Nduga tetap berlangsung seperti saat sekarang ini.
Suaka Politik
Karena itu, terangnya, Pemerintah Daerah Nduga mesti mengambil langkah ekstrim, yakni minta suaka politik pindah ke daerah lain atau ke negara lain.
“Ini langkah- langkah ini harus kita lakukan, kalau tak menginginkan masyarakat Nduga tak punya masa depan lagi,” ujarnya.
Ia mengatakan, setelah itu dilakukan penanganan- penanganan pengungsi dampak dari konflik Nduga juga sangat berat sekali. Oleh karena itu, ia mengusulkan Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya, Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah, Asosiasi Bupati wilayah adat Me Pago yang baru dibentuk, untuk membantu penanganan pengungsi Nduga yang kini ada dimana- mana.
Kemudian perlu juga penyelesaian kasus- kasus penembakan yang terjadi di Nduga, akibat konflik Nduga, antara lain, sekitar 15 warga sipil tewas tertembak.
“Itu juga tak bisa kita biarkan nyawa manusia warga sipil mesti diselidiki siapa pelakunya,” lanjutnya.
Menurutnya, pihaknya berharap para petinggi -petinggi TNI/ Polri berkenan membuka ruang bagi Tim Independen masuk ke Nduga, supaya pelaku kasus penembakan warga sipil diselidiki apakah TPN/OPM atau TNI/Polri. **
