Oleh: Makawaru da Cunha
PAPUAINSIDE.ID, JAYAPURA—Conference of the Parties ke-30 (COP30) United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) atau Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim di Belem, Brasil, 10–21 November 2025, gagal menjawab ancaman nyata terhadap Papua.
Delegasi muda Papua, Iqbal Kaplele (26), menilai bahwa hak adat, deforestasi, dan dampak proyek ekstraktif kembali terabaikan dalam keputusan konferensi iklim terbesar dunia itu.
Iqbal mewakili relawan Papua Trada Sampah (PTS), berpartisipasi dalam COP30 atas undangan Life of Pachamama, sebuah organisasi kolektif sosial-lingkungan berbasis di Bogotá, Kolombia, yang dipimpin kaum muda dan fokus pada advokasi keadilan iklim, pendidikan lingkungan, serta partisipasi publik dalam kebijakan lingkungan.
Iqbal menyampaikan kegelisahannya sebagai pemuda adat Papua terhadap hasil akhir COP30. Ia datang dengan tujuan memperjuangkan pengakuan hak masyarakat adat, penghentian deforestasi di Tanah Papua, pelarangan pertambangan di pulau-pulau kecil, serta perluasan ruang demokrasi bagi pemuda dalam proses pengambilan kebijakan. Namun, harapannya belum terjawab.
Menurut Iqbal, beberapa isu krusial yang berdampak langsung pada masyarakat adat Papua tidak dibahas tuntas di COP30.
“Hal-hal penting seperti hak tanah adat dan mekanisme restitusi, akuntabilitas investasi dan PSN, serta peta jalan penghentian bahan bakar fosil menuju energi terbarukan kurang mendapat perhatian,” ujar Iqbal di Jayapura, Kamis (11/12/2025).
Iqbal menilai keputusan global yang tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang dapat memperberat posisi masyarakat adat dan bahkan mempersempit ruang demokrasi komunitas lokal.
Kekhawatiran itu ia sampaikan dalam panel Global Ethicate Stocktake bersama Menteri Lingkungan Hidup Kolombia, Susana Muhammad.
Dalam forum tersebut, Iqbal menegaskan bahwa seluruh komitmen COP30 harus diwujudkan dalam tindakan nyata: pengakuan hak tanah adat, moratorium proyek deforestasi hingga ada kajian independen, serta peta jalan penghentian bahan bakar fosil.
Ia juga menekankan perlunya etika iklim global yang berpihak pada kelompok terpinggirkan, termasuk masyarakat adat dan komunitas lokal.
“Tanah Papua bukan sekadar gudang karbon atau angka emisi. Papua adalah rumah, budaya, dan masa depan yang harus dilindungi melalui kebijakan yang konkret dan akuntabel,” tegasnya. **
