PAPUAINSIDE.ID, OKSIBIL—Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana, ST., M.Si., secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pegunungan Bintang. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari (30 Maret – 1 April 2026) di Aula Kantor Bupati Pegubin mengambil tema “Pembangunan Transformasi Ekonomi Inklusif melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Menuju Pegunungan Bintang sebagai Kabupaten Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lokal”.
Acara dibuka dengan penyanyian lagu adat oleh komunitas Ap Iwol, menandakan dimulainya kegiatan secara resmi. Hadir dalam acara tersebut antara lain perwakilan Bapperida Provinsi Papua Pegunungan yaitu Kabid Fispra Daud Gombo, Staf Perencanaan Jefrin D. Sianturi, dan Plt Kabid Perekonomian Ateng Pigay yang juga bertindak sebagai narasumber. Juga hadir seluruh kepala OPD, kabid, staf, kepala distrik, Ketua DPRD beserta anggota, pemimpin tinggi TNI/Polri, KNPI, dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.
Dalam sambutannya, Bupati Spei Yan Bidana menyampaikan bahwa Papua memiliki kekayaan alam yang melimpah sehingga masyarakat tidak pernah kekurangan makan. “Di Papua, di mana pun kita berada, tidak pernah kekurangan makanan karena alam yang diciptakan Tuhan untuk bangsa ini. Kita harus belajar mengelola sumber daya dengan baik, tidak seperti di daerah lain yang mengalami masalah akibat penggunaan pupuk kimia yang membuat tanah tandus,” ujarnya.
Ketua Panitia, Floriani Uropmabin, S.IP., M.Si. (foto: Aquino Ningdana)
Ia menegaskan bahwa konsep pembangunan yang akan dijalankan harus kembali ke dasar, dimulai dengan pemetaan wilayah adat yang telah memastikan rakyat memiliki tanah, air, dan makanan yang cukup. “Kita hanya membutuhkan dukungan negara untuk konektivitas, namun untuk hidup eksis sudah tersedia secara alami. Saat ini kita menghadapi krisis ekonomi dan gangguan logistik akibat ketergantungan pada impor, padahal kita memiliki sumber daya yang melimpah,” tambahnya.
Bupati mengajak untuk mengembangkan pangan lokal seperti jagung dan sagu agar mencapai kemandirian hingga 98% kebutuhan pangan. “Kita harus kembali kepada makanan yang diberikan Tuhan, bukan bergantung pada beras yang harus diimpor. Sejak masa Presiden Soeharto, kita pernah mengalami kekurangan beras yang membuat negara terpuruk, jadi mari kita kembangkan potensi lokal kita,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pendidikan berbasis budaya lokal untuk melestarikan identitas suku bangsa. “Kita harus kembalikan pendidikan adat yang sudah mulai hilang, karena banyak marga yang identitas dan bahasanya sudah hampir hilang. Ini menjadi tugas ketua komunitas untuk memastikan pendidikan adat tetap berjalan dan melestarikan keutuhan alam yang diberikan Tuhan,” katanya.
Bupati menyampaikan bahwa kepemimpinan di daerah ini akan meninggalkan dua warisan penting: pendirian universitas untuk mencerdaskan masyarakat dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek fisik, manusia, dan ekonomi. “Kita akan meletakkan pondasi yang kuat untuk generasi mendatang, bukan sekadar bermain-main dalam pembangunan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan tentang pentingnya kembali ke makanan asli yang kaya gizi, seperti buah merah dan makanan tradisional yang telah terbukti mampu mengembangkan potensi manusia dengan baik. “Contohnya, saya sendiri lahir dengan kondisi yang tidak prima, namun karena diberikan makanan bergizi dari alam oleh orang tua, akhirnya bisa menjadi bupati. Ini membuktikan kekuatan makanan lokal yang harus kita kembangkan,” ujarnya.
Bupati juga menyampaikan kekhawatiran tentang masuknya pengaruh negatif seperti ganja, minuman keras, dan togel yang dapat merusak masyarakat. “Saya sudah berkomitmen bahwa tidak akan ada lagi orang dekat dengan saya yang terlibat dalam hal-hal yang dilarang adat dan agama. Negara telah memberikan kita wewenang untuk menjaga rakyat, jadi mari kita lakukan dengan baik,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa Pegunungan Bintang merupakan pusat sumber air dan ekosistem yang menjadi penyangga kehidupan seluruh tanah Papua, bahkan berkontribusi bagi dunia.
“Kita harus menjadikannya kawasan konservasi yang memberikan kontribusi bagi keselamatan ekosistem dan iklim dunia. Kita akan menghitung nilai jasa lingkungan seperti oksigen yang dihasilkan dan karbon yang diserap untuk mendapatkan pendanaan alternatif melalui sertifikasi internasional,” jelasnya.
Bupati berharap bahwa dengan pembangunan berbasis wilayah kebudayaan, daerah ini akan mampu berkontribusi secara nyata dan mendapatkan pengakuan sebagai pusat kebudayaan melanesia yang telah dibuktikan secara akademik. “Kita tidak boleh bermain-main dalam pembangunan, semua harus berdasarkan fakta dan nilai-nilai lokal yang kuat,” pungkasnya.
Setelah sambutan Bupati, acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua Panitia, Floriani Uropmabin, S.IP., M.Si., yang menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan.
Dalam sambutannya, Floriani menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus, serta Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua.
“Tujuan utama Musrenbang ini adalah untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan bagi rancangan RKPD, serta melakukan penajaman dan penyelarasan terhadap permasalahan pembangunan, prioritas, arah kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2027,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa proses penyusunan RKPD telah melalui beberapa tahapan, mulai dari konsultasi publik pada tanggal 25 Februari 2026, Musrenbang kampung dan distrik, hingga pembahasan usulan pada tanggal 3-5 Maret 2026. “Untuk pertama kalinya tahun ini, distrik menyusun dan menginput usulan secara langsung ke dalam sistem elektronik, hal ini menjadi prestasi yang patut diapresiasi,” tambahnya.
Floriani juga menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini akan ada paparan dari beberapa narasumber tentang pembangunan berkelanjutan, studi pemetaan wilayah adat, serta paparan dari berbagai dinas terkait seperti pendidikan, pertanian, dan lingkungan hidup.
“Kita berharap kegiatan ini dapat menghasilkan rancangan RKPD yang tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang,” pungkasnya.
Setelah sambutan panitia, acara dilanjutkan dengan sesi paparan materi dari narasumber yang telah dipersiapkan.** (Aquino Ningdana)
