Oleh: Vina Rumbewas |
PAPUAinside.com, WAMENA – Kepala BPK RI Perwakilan Papua Paula Henry Simatupang meminta lima kabupaten yang ada di wilayah Pegunungan Tengah Papua untuk meningkatkan tata kelola dan mengoptimalkan penyelesaian hasil-hasil pemeriksaan BPK.
Hal ini disampaikan usai menggelar pertemuan bersama lima kepala daerah, disebuah hotel di Wamena, Selasa (11/20).
“Itu optimalisasi penyelesaian hasil-hasil pemeriksaan BPK rekomendasi, karena kita melihat presentasenya masih sangat rendah,” ungkapnya kepada wartawan.
Menurutnya, BPK menyampaikan bahwa temuan-temuan hasil pemeriksaan BPK itu memuat rekomendasi yang bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan yang ada selama ini dan meningkatkan tata kelola masing-masing kabupaten agar kedepan jauh lebih baik.
Dikatakannya, sejauh ini dari lima kabupaten tersebut yakni Jayawijaya, Tolikara, Lanny Jaya, Mamberami Tengah, Yahukimo, dan Yalimo, Jayawijaya merupakan kabupaten dengan opini WTP dan presentasenya lebih baik yakni 81.
“Jayawijaya presentasenya sudah lebih baik yakni 81, artinya dari 100 rekomendasi BPK itu 81 sudah diselesaikan,” katanya.
Sedangkan yang lain diakuinya masih rendah presentasenya yakni dibawah 70, sehingga inilah yang didorong BPK tentang apa saja kendalanya.
“Yang memberi rekomendasi adalah BPK tentunya kita tahu seperti apa yang diharapkan. Jadi kita telaah masalah dan kendalanya sehingga dicarikan solusi,” terangnya.
Lanjutnya, jika permasalahan-permasalahan ini sudah terselesaikan maka otomatis akuntabilitasnya akan naik. “Kalau seluruh Papua ada 11 WDP, 11 WTP, dan 8 masih disclamer,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, menilai arahan BPK RI sangat baik, bagi para kepala daerah di wilayah Pegunungan Tengah Papua.
“Jadi BPK berikan masukan agar bagaimana kita para bupati proaktif bersama OPD melengkapi dokumen. Jadi ini pendampingan,” kata Banua.
Menurutnya ini sangat penting karena terkadang para OPD yang dimintai data dan dokumen kadang lupa memberikan kepada BPK sehingga menjadi temuan.
“Jadi kita diberikan masukan, langkah-langkah apa yang harus kami lakukan saat didalam pemeriksaan dan itu adalah komunikasi dengan OPD. Kita juga harus aktif memberikan data dan dokumen yang kami punya,” pungkasnya. **
