Oleh: Makawaru da Cunha I
PAPUAINSIDE.ID, JAKARTA—Ekspektasi inflasi terbukti tak hanya mencerminkan persepsi publik terhadap ekonomi, tapi juga dapat memengaruhi perilaku masyarakat secara nyata. Dalam banyak kasus, kekhawatiran terhadap kenaikan harga justru memicu terjadinya kenaikan itu sendiri. Fenomena yang dikenal sebagai self-fulfilling prophecy.
Executive Editor Bloomberg Technoz, Houtmand Saragih, mengungkapkan hal itu saat membawakan materi “Peran Media dalam Pengendalian Ekspektasi Inflasi” dalam kegiatan Capacity Building Wartawan Jayapura 2025 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Papua di Hotel Sari Pasific Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Menurutnya, ekspektasi masyarakat terhadap inflasi sering kali dibentuk oleh pemberitaan media. “Contoh sederhana, ketika media ramai memberitakan potensi kenaikan harga beras, publik bisa panik atau panic buying dan melakukan pembelian besar-besaran. Padahal, stok sebenarnya cukup. Akibatnya, harga benar-benar naik karena perilaku masyarakat sendiri,” jelas Houtmand.
Kegiatan Capacity Building Wartawan Jayapura 2025 yang digelar Bank Indonesia Papua di Hotel Sari Pasific Jakarta. (Foto: Humas BI Papua)
Houtmand menekankan pentingnya kehati-hatian dalam framing berita ekonomi. Framing, kata dia, adalah cara media menyusun, menyoroti, dan menyajikan informasi sehingga membentuk cara pembaca memahami atau menilai suatu peristiwa.
“Jika berita tentang kenaikan harga beras diberi judul ‘Harga Beras Naik, Pemerintah Gagal Kendalikan Inflasi’, maka framing-nya negatif dan bisa menurunkan kepercayaan publik. Namun, jika ditulis ‘Harga Beras Naik, Pemerintah Siapkan Operasi Pasar’, efeknya lebih menenangkan,” ujarnya.
Karena itu, wartawan ekonomi disarankan untuk menghindari framing berita yang berpotensi memperburuk ekspektasi publik. “Kita harus menyampaikan informasi faktual, tapi juga mempertimbangkan dampak psikologisnya di masyarakat,” tambahnya.
Executive Editor Bloomberg Technoz, Houtmand Saragih, membawakan materi tentang peran media dalam pengendalian ekspektasi inflasi pada Capacity Building Wartawan Jayapura 2025. (Foto: Humas BI Papua)
Lebih jauh, Houtmand menjelaskan bahwa media memiliki posisi strategis dalam menyalurkan informasi kebijakan ekonomi kepada publik. Framing berita yang seimbang dan berbasis data dapat membantu mengarahkan persepsi publik secara rasional.
Ia juga mengingatkan risiko misinformasi dan sensationalisme dalam pemberitaan ekonomi. “Inflasi bisa terkendali bukan hanya karena kebijakan pemerintah, tapi juga karena persepsi masyarakat yang positif terhadap stabilitas harga,” tegasnya.
Sebagai panduan praktis, Houtmand memperkenalkan prinsip 5C dalam peliputan isu inflasi: Credibility, Context, Clarity, Consistency, dan Constructive. Prinsip ini mendorong wartawan untuk menggunakan sumber data resmi (BPS, BI, Pemerintah Daerah), memberi konteks terhadap angka inflasi, menulis dengan jelas dan konsisten, serta menyajikan informasi yang membangun, bukan menakut-nakuti.
Ia juga menjelaskan pendekatan “Bloomberg Way”, yaitu prinsip jurnalisme ekonomi yang tidak sekadar melaporkan angka, tapi menggali cerita di balik aktivitas produksi, jual-beli, dan dinamika pasar.
“Wartawan Bloomberg, misalnya, tak serta merta menyoroti penjarahan saat kerusuhan di Jakarta Agustus lalu. Kami lebih fokus pada dampaknya terhadap distribusi barang dan aktivitas ekonomi,” katanya memberi contoh.
Pemimpin Redaksi Grup Pasific Pos, Angelbertha Sinaga, di sela kegiatan Capacity Building Wartawan Jayapura 2025 yang digelar Bank Indonesia Papua. (Foto: Humas BI Papua)
Dalam konteks Papua, media lokal memiliki peran penting sebagai jembatan antara kebijakan pusat dan kondisi nyata di daerah. Karena itu, wartawan di Papua diharapkan aktif berkolaborasi dengan Bank Indonesia dan pemerintah daerah dalam memberikan edukasi publik terkait stabilitas harga.
“Wartawan Papua bisa berkontribusi besar dengan mengangkat kondisi riil pasar dan tata niaga lokal tanpa menimbulkan kepanikan. Hindari headline yang memperburuk ekspektasi publik,” pungkas Houtmand. **
