Oleh: Makawaru da Cunha I
PAPUAinside.com, JAYAPURA—Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2021 di Provinsi Papua tinggal menyisakan waktu 21 hari lagi. Meski demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua masih minus Rp 1,4 triliun dari APBN.
“Walaupun hanya satu dua pertandingan kita tetap gelar PON sesuai schedule yakni 2-15 Oktober 2021. Jadi tak ada penundaan,” tegas Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH, selaku Ketua Umum PB PON Papua, didampingi Ketua Harian PB PON Papua, Dr. Yunus Wonda, SH, MH, usai pembukaan Chef De Mission Meeting III Delegation Registration Meeting (DRM) PON XX Tahun 2021 Provinsi Papua di Hotel Horison, Kotaraja, Jayapura, Kamis (26/8/2021).
Gubernur Lukas dikonfirmasi, agar tak ada kegelisah dari masyarakat, yang kabarnya PON XX bakal digeser ke bulan Pebruari 2022.
Dikatakan APBN Rp 1,4 triliun akan digunakan untuk biaya konsumsi, penginapan, peralatan, mebel dan brokers. Sedangkan pembelanjaan seluruh fasilitas olahraga menggunakan hibah APBD Provinsi Papua. Hampir sebagian besar sudah ada di Papua. Akhir Agustus 2021 peralatan semua sudah siap.
Untuk merealisasikan APBN Rp 1,4 triliun, ujar Lukas, pihaknya bersama Ketua Harian PB PON XX Papua dan Ketua Umum KONI Pusat akan melangsungkan pertemuan dengan Menpora Zainudin Amali di Swiss-Belhotel Papua, Jayapura, Kamis (26/8/2021) pukul 19.00 WIT.
“Kami bertemu Menpora, karena beliau sebagai penanggungjawab anggaran PON XX,” ujarnya.
Sementara itu, Yunus Wonda mengatakan, peserta PON dari 34 Provinsi di Tanah Air dijadwalkan tiba di Papua pada tanggal 18-19 September 2021 dan sudah menjadi tanggungjawab tuan rumah.
“Kalau menggunakan APBD Papua berat sekali, karena ini kan persoalan komitmen,” katanya.
Dikatakan Rapat Terbatas (Ratas) PON XX Papua yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) disampaikan bahwa sebagian menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan sebagian menjadi tanggungjawab APBD Papua.
“Memang menjadi persoalan kita hari ini terkait konsumsi. Kalau yang lain seperti mebeler dan seterusnya mungkin kita masih bisa deal-deal, kalau konsumsi agak sulit sekali buat kami. Apalagi kita bukan kasih makan buat 100 atau 200 orang tapi 6.000-7.000-an orang,” tuturnya.
Menurut dia, pihaknya telah melakukan segala upaya. Tapi pihaknya juga tak bisa mendesak pemerintah pusat, karena ada mekanisme.
“Masalah hari ini kan anggaran itu ada di Menkeu. Mekanismenya dari Menpora itu kita melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasilnya dikirim ke Menkeu. Menkeu tak bisa langsung ke PB PON, tapi harus kembali ke Menpora sebagai penanggungjawab anggaran PON, karena tak ada regulasi Menkeu langsung ke PB PON,” terangnya.
“Masalah anggaran ini akan menjadi polemik yang luar biasa. Tapi kami tetap jalan, karena kami tak mau terus tunda akan membebani APBD. Kami harap ini juga menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat, untuk bagaimana ada langah-langkah cepat,” ungkapnya.
Oleh karena itu, tukasnya, PON XX tetap on schedule. Jika ada isu pergeseran itu bukan statement PB PON atau Gubernur Papua. Itu dari luar bisa dikatakan hoaks, karena tak ada himbaun resmi terkait itu.
“Yang bisa menggeser PON itu hanya Presiden. Kami tak punya kapasitas untuk menunda itu,” ucapnya.
Terkait pergeseran anggaran, kata dia, PB PON sudah melakukan pergeseran. Masing-masing Kota Jayapura Rp 108 miliar, Kabupaten Jayapura Rp 95 miliar, Mimika Rp 85 miliar dan Merauke Rp 60 miliar.
“Itu dana hibah APBD yang kami geser dari Sekretariat PB PON ke Sub PB PON, supaya teman-teman disana sudah bisa kerja tanpa harus menunggu dari kami,” pungkasnya.**
