ALDP: Penanganan Papua tidak Tepat, Berpotensi Picu Konflik Horisontal

Puing=puing bangunan yang terbakar akibat massa anarkis saat demo menolak rasisme 29 Agustus 2019 lalu. (foto; Faisal Narwawan)
banner 468x60

Oleh: Nethy DS |

Papuainside.com, Jayapura—Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP) Yayasan Kerjasama untuk Demokrasi dan Keadilan, menyesalkan, prihatin dan sangat berduka atas peristiwa yang terjadi di Papua dalam 2 minggu terakhir ini, secara khusus terkait dengan aksi pada hari Kamis, 29 Agustus 2019 dan hari Jumat, 30 Agustus 2019 serta peristiwa yang terjadi setelahnya.

banner 336x280

‘’Kami menyadari bahwa sejak awal penanganan yang tidak dilakukan dengan tepat terhadap beberapa permasalahan mendasar di Papua menyebabkan menguatnya konflik antara negara dan orang Papua dan pada situasi tertentu dapat beralih atau berpotensi menjadi konflik horizontal sebagaimana yang terjadi dalam beberapa waktu ini,’’ ujar Direktris ALDP Latifah Anum Siregar dalam rilis yang dikirim kepada Papuainside.com.

Katanya, aksi massa yang terjadi pada Kamis 29 Agustus 2019 telah menimbulkan praktek anarkis khususnya terhadap unit-unit usaha warga perorangan, sehingga menimbulkan kerugian, penderitaan dan korban jiwa.

Aksi tersebut telah menimbulkan reaksi spontan dari warga atau masyarakat korban. ‘’Reaksi yang dilakukan oleh kelompok warga atau masyarakat korban telah pula melampaui batas-batas kewajaran hingga jatuhnya korban jiwa. Kami menyadari situasi ini merupakan ujian terberat kita sebagai warga ketika negara gagal hadir untuk memberikan keadilan dan perlindungan,’’ ujarnya.

Menurut Anum, reaksi yang ditimbulkan dari peristiwa-peristiwa tersebut telah melukai -nilai-nilai kemanusiaan. ‘’ Nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas yang kita bangun selama ini sebagai warga Papua khususnya kota Jayapura menjadi retak. Kita mengabaikan hubungan yang saling membutuhkan, padahal hanya dengan cara itu, kita bisa membangun kehidupan yang lebih baik dan bermartabat,’’ jelasnya.

Dikatakan, sesungguhnya kita tidak menghendaki Papua menjadi medan pertarungan diantara warga penduduknya ataupun menjadi ruang perebutan sumber daya politik atau identitas kelompok yang melahirkan siklus kekerasan.

Peristiwa-peristiwa tersebut jika tidak ditangani dengan tepat maka akan mewariskan luka diantara para korban, kekecewaan dan kemarahan makin meluas, isu dan aktor-aktor yang terlibat makin banyak sehingga penanganan pun akan menjadi lebih rumit.

Oleh karena itu, AlDP menyerukan agar :

  1. Berbagai pihak dapat menahan diri, menghindari perilaku diluar batas kemanusian dalam berekspresi ataupun merespon berbagai hal yang terjadi. Membangun komunikasi yang konstruktif di internal komunitas masing-masing dengan senantiasa melakukan klarifikasi atas semua informasi yang didapat dan berkembang guna menghindari provokasi dan peristiwa kekerasan yang lebih besar dan meluas;
  2. Para tokoh komunitas berbagai etnis dan agama mengambil peran aktif untuk membangun komunikasi di komunitas masing-masing dan membangun koordinasi dengan berbagai lintas etnis dan agama untuk membangun suasana yang lebih tenang;
  3. Pemerintah menghindari pendekatan kekuasaan dan mengedepankan penegakan hukum yang tegas dan tidak memihak kepada siapapun sebagai pelaku aksi kekerasan. Serta mengusut tuntas pihak-pihak yang diduga terlibat, memprovokasi atau menjadi aktor utama dibalik peristiwa-peristwa tersebut;
  4. Pemerintah setempat turut hadir dan berperan aktif dalam memberikan perlindungan dan membangun komunikasi yang inklusif dengan berbagai komunitas di Papua khususnya Jayapura serta memberikan kompensasi terhadap para korban dari peristiwa-peristiwa tersebut;
  5. Pemerintah agar mengambil langkah konkrit untuk pemenuhan HAM dan persamaan dimuka hukum agar rakyat bebas dari rasisme dan anarkis serta membuka dialog yang inklusif untuk menyelesaikan permasalahan- permasalahan mendasar guna membangun perdamaian di tanah Papua. **

 

banner 336x280