Oleh: Faisal Narwawan |
Papuainside.com, Jayapura— Pemerintah dan aparat keamanan perlu melakukan langkah konkrit mendinginkan suasana di Papua pasca rusuh, Kamis (29/8) lalu di Kota Jayapura.
Hal tersebut disampaikan staf Bidang Komunikasi Amnesti Internasional Indonesia, Haeril Halim di Jayapura, Senin (9/9/2019).
“Hal penting dilakukan pemerintah dengan aparat adalah mendinginkan tensi yang ada di Papua, pasca ricuh. Selain itu juga perlu mempersatukan kembali masyarakat di Papua. Nah, jika ada arah konflik horizontal maka perlu dicegah juga,” ungkapnya.
Tetapi di sisi lain, Amnesty meminta harus ada penegakan hukum yang berjalan baik terhadap mereka yang melakukan kerusakan.
Termasuk penegakan hukum untuk mendapat keadilan terhadap korban yang luka maupun tewas saat kejadian berlangsung.
“Jadi tanpa adanya proses hukum bisa suatu saat akan menjadi tensi baru, kenapa begitu karena tidak ada keadilan bagi keluarga korban,” katanya.
Ia juga menyoroti dugaan adanya pembatasan akses ke korban korban di rumah sakit.
Amnesty berpendapat, semakin banyak data yang dibuang ke publik, semakin baik dan bukannya menimbulkan konflik baru.
“Jadi jangan menganggap bahwa banyak data yang keluar itu malah bikin konflik. Tapi harus dipertanyakan seberapa valid dan akurat data tersebut, nah kalau akurat saya rasa publik punya hak untuk tahu apa sebenarnya yang terjadi di Jayapura maupun di daerah lainnya,” tegasnya.
Dikatakan, saat ini Amnesty telah memiliki data korban kericuhan di Papua, akan tetapi data tersebut harus melalui tahapan verifikasi secara langsung sebelum dikeluarkan kepada publik.
“Saya ambil contoh kasus kekerasan 212 di Jakarta, kami baru rilis satu bulan kemudian karena metode verifikasi kami ketat sebelum mengeluarkan ke publik,” katanya lagi.
Data ini meliputi dugaan salah tangkap dan korban lainnya di Papua maupun daerah lain termasuk di Jakarta. **
