DEN Dorong Percepatan Infrastruktur Energi Papua

Prof. Dr. Ir. Johni Jonatan Numberi. M. Eng., IPM., ASEAN Eng. (DEN), Pdt. David. H. Waromi., M.Th (Anggota DPD RI), Dr. Ronald Wanggai, ST (ESDM Papua), dan Riswandy Loly Paseru, ST.,MT (Akademisi Universitas Cenderawasih) berdiskusi dengan para stakeholder di daerah di Suni Abe, Jayapura, Kamis (19/2/2026). (Foto: Papuainside.id/Makawaru da Cunha)

Oleh: Makawaru da Cunha  I

PAPUAINSIDE.ID, JAYAPURA—Prof. Dr. Ir. Johni Jonatan Numberi. M. Eng., IPM., ASEAN Eng. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari kalangan akademisi Universitas Cenderawasih Jayapura hadir berdiskusi dengan para  stakeholder di daerah bersama Anggota DPD RI Pdt. David. H. Waromi., M.Th di Suni Abe, Jayapura, Kamis (19/2/2026).

DEN merupakan lembaga yang bersifat nasional, mandiri, dan tetap, yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. DEN memiliki mandat strategis dalam perumusan, penetapan, dan pengawasan kebijakan energi nasional. Dalam pelaksanaan fungsinya, DEN menjalankan empat tugas utama, yaitu: (1) merancang dan merumuskan Kebijakan Energi Nasional (KEN); (2) menetapkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN); (3) menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi; serta (4) mengawasi pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas sektor. Selain itu, DEN memiliki kewenangan strategis dalam menetapkan ketentuan mengenai jenis, jumlah, waktu, dan lokasi cadangan penyangga energi.

Perkembangan sektor energi nasional menunjukkan adanya tantangan struktural yang memerlukan respons kebijakan yang terukur dan berkelanjutan. Tren penurunan produksi minyak bumi domestik, peningkatan ketergantungan terhadap impor minyak mentah dan bahan bakar minyak, serta masih terbatasnya kontribusi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional, menjadi isu strategis yang perlu ditangani melalui penguatan perencanaan, diversifikasi energi, dan percepatan transformasi energi. Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi EBT yang signifikan, sehingga optimalisasi pemanfaatannya menjadi prioritas dalam kerangka ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Pengembangan EBT dipandang sebagai instrumen strategis dalam mencapai tujuan pembangunan energi berkelanjutan. Percepatan transisi energi menuju target bauran EBT nasional sebesar 23% memiliki relevansi langsung terhadap upaya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), peningkatan ketahanan energi, serta pencapaian target Net Zero Emissions (NZE) 2060. Implementasi kebijakan transisi energi membutuhkan dukungan kerangka regulasi yang konsisten, inovasi teknologi, penguatan skema pembiayaan, serta koordinasi lintas sektor yang efektif.

Dalam konteks pembangunan wilayah Papua, pemanfaatan EBT memiliki signifikansi strategis baik dari perspektif energi maupun pembangunan wilayah. Papua memiliki potensi sumber daya energi terbarukan yang besar, termasuk tenaga air, energi surya, biomassa, dan sumber energi lainnya. Optimalisasi potensi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan akses energi, penguatan ketahanan energi daerah, pengurangan ketergantungan terhadap energi berbasis fosil, serta penciptaan multiplier effect terhadap aktivitas ekonomi regional. Pengembangan EBT di Papua juga selaras dengan agenda pembangunan rendah karbon, ketahanan iklim, dan pembangunan ekonomi hijau.

Efektivitas pembangunan energi sangat ditentukan oleh keselarasan kebijakan dan integrasi dokumen perencanaan di tingkat nasional dan daerah. Keselarasan tersebut mencakup Kebijakan Energi Nasional (KEN), RPJPN, RPJMN, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Rencana Umum Energi Daerah (RUED), serta Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), yang seluruhnya mengacu pada kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sinkronisasi perencanaan lintas kementerian/lembaga, serta integrasi RUED lintas sektor dan lintas SKPD di Provinsi Papua, termasuk pemerintah kabupaten/kota, merupakan prasyarat penting untuk memastikan konsistensi arah kebijakan, efisiensi alokasi sumber daya, dan keberlanjutan program pembangunan energi.

Dengan perencanaan yang komprehensif, berbasis data, dan terintegrasi, pembangunan energi diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan keandalan sistem energi daerah, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan energi yang berkelanjutan pada akhirnya diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk dalam konteks percepatan pembangunan di Tanah Papua.

Prof. Dr. Ir. Johni Jonatan Numberi. M. Eng., IPM., ASEAN Eng. (DEN), Pdt. David. H. Waromi., M.Th (Anggota DPD RI), Dr. Ronald Wanggai, ST (ESDM Papua), dan Riswandy Loly Paseru, ST., MT (Akademisi Universitas Cenderawasih), usai buka puasa bersama di Suni Abe, Jayapura, Kamis (19/2/2026). (Foto: Papuainside.id/Makawaru da Cunha)

Aspirasi Masyarakat dan Program MBG

Pdt. David. H. Waromi., M.Th (Anggota Komite 3 DPD RI) Dapil Papua, yang membidangi urusan sosial kemasyarakatan, meliputi: pendidikan, kesehatan, agama dan kesejahteraan masyarakat meninjau pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kepulauan Yapen.

“Program ini diharapkan mampu meningkatkan asupan gizi masyarakat sekaligus mendukung kualitas kesehatan dan kesejahteraan,” ujar David.

Ia juga bertemu dengan pimpinan pimpinan yayasan yang berhubungan dengan beasiswa pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Selain meninjau MBG, David mengatakan kunjungannya ke Papua sekaligus bagian masa reses. Ia menyerap aspirasi masyarakat terkait kelistrikan, pendidikan, dan pembangunan desa.

“Masih ada kampung yang gelap gulita dan belum memiliki listrik. Aspirasi ini akan kami sampaikan ke kementerian terkait agar segera ditindaklanjuti,” kata David.

DPD RI juga memantau pengembangan pertanian, kampung nelayan, serta kesiapan lahan pembangunan Sekolah Rakyat agar tidak bermasalah dengan hak ulayat.

Menurut David, Kabupaten Kepulauan Yapen mendukung program Presiden Prabowo Subianto, termasuk pengembangan kampung nelayan dan program pendidikan masyarakat.

Distribusi BBM dan Kelistrikan Masih Terkendala

Plt. Kepala Bidang Migas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua, Dr. Ronald Wanggai, ST menyebut potensi minyak dan gas Papua cukup besar, termasuk Blok Cenderawasih, Blok Sarmi, dan Blok Rombebai di Mamberamo.

Namun distribusi BBM di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Sarmi, Mamberamo, Yapen, dan Waropen masih menghadapi kendala.

“Kami mengharapkan dukungan pemerintah pusat untuk program BBM satu harga di Papua,” kata Ronald.

Pemerintah daerah juga mendorong pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) untuk melayani masyarakat dan nelayan di wilayah terpencil. Saat ini, sekitar 232 kampung di Papua belum berlistrik, dengan lebih dari 60 kampung berada di Kepulauan Yapen.

Potensi Energi Terbarukan Papua

Akademisi Universitas Cenderawasih, Riswandy Loly Paseru,ST., MT menekankan energi harus menjadi prioritas pembangunan karena menopang sektor transportasi, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat.

Papua memiliki potensi besar pengembangan energi mikrohidro dari curah hujan tinggi dan topografi pegunungan, serta energi surya untuk permukiman terpencil. Pemanfaatan potensi ini diharapkan mengurangi ketergantungan pada pembangkit diesel dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. **

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *