Oleh: Makawaru da Cunha I
PAPUAINSIDE.ID, JAYAPURA—Provinsi Papua Selatan mengalami inflasi sebesar 1,06 persen (month to month/mtm) pada Januari 2026. Sementara itu, lima provinsi lainnya di Tanah Papua secara bulanan justru mencatat deflasi.
Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mencatat inflasi di Papua Selatan dipicu menipisnya stok pangan lokal pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru serta ketidakpastian cuaca yang memengaruhi pasokan.
Secara tahunan, inflasi Januari 2026 juga menunjukkan peningkatan yang dipengaruhi low-base effect akibat diskon tarif listrik pada Januari 2025. Selain itu, ketidakpastian global turut mendorong kenaikan harga emas.
Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi Januari 2026 terutama disumbang kelompok makanan, minuman, dan tembakau seiring meningkatnya permintaan pada momentum Tahun Baru di tengah keterbatasan pasokan pangan lokal.
Petani Papua membersihkan dan mengolah lahan pertanian sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan daerah. (Foto: BI Papua)
Kepala Perwakilan BI Papua, Warsono, menyebut komoditas penyumbang utama inflasi di Papua Selatan, yakni ikan mujair dengan andil 0,55 persen, emas perhiasan 0,22 persen, kangkung 0,10 persen, daging ayam ras 0,09 persen, serta bawang merah 0,06 persen.
Di sisi lain, sejumlah komoditas menahan laju inflasi atau menjadi penyumbang deflasi, yaitu angkutan udara dengan andil -0,14 persen, sawi hijau -0,06 persen, bensin -0,03 persen, buncis -0,03 persen, dan wortel -0,02 persen.
Untuk menekan inflasi di wilayah kerja Papua dan daerah otonomi baru (DOB), BI merekomendasikan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) guna memperkuat sisi pasokan dan meningkatkan keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Pelaku UMKM Papua berpartisipasi dalam Gerakan Pangan Murah yang digelar untuk menjaga keterjangkauan harga bahan pangan. (Foto: BI Papua)
Selain itu, BI melakukan identifikasi kelompok tani potensial untuk memetakan ketersediaan pasokan komoditas strategis di Papua dan DOB. BI juga menyalurkan bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok tani di Kabupaten Jayawijaya guna mendukung distribusi hasil pangan serta partisipasi dalam GPM.
Dalam rangka memperkuat sinergi pengendalian inflasi, BI bersama pemerintah daerah juga telah menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjelang Bulan Ramadhan dan HBKN Idul Fitri 2026. **
