Oleh: Faisal Narwawan I
PAPUAINSIDE. ID, JAYAPURA—Menteri Pertanian Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, bersama Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, berkesempatan menyalurkan 827,5 Ton beras SPHP se Papua Raya.
Distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) berlangsung di Lapangan Apel Mapolda Papua di Koya Koso, Kota Jayapura, Selasa (9/12/2025).
Adapun beras yang disalurkan per provinsi adalah
Papua 287 ton, Papua Pegunungan 160 ton, Papua Selatan 140 ton, Papua Tengah 62 ton, Papua Barat 128,5 ton dan Papua Barat Daya 57 ton.
Mentan Andi Amran Sulaiman menjelaskan, penyaluran ini berdampak baik pada harga beras di Indonesia termasuk di Papua.
“Hasilnya adalah penurunan harga beras, bukan penyumbang inflasi dan kemakmuran petani kita terjamin. Ini adalah hasil kerja keras semua pihak Kapolri, Wakapolri kami sampaikan banyak terima kasih,” ungkap Mentan Andi Amran usai pelepasan ribuan ton beras di Mapolda Papua, Senin.
Ia menyebutkan, Polri saat ini menjadi motor penggerak untuk membangun gudang -gudang di polres-polres.
Ia optimistis, ketersediaan beras bagi masyarakat Papua akan tercukupi bahkan hasil luar biasa tersebut akan lebih baik dari pada saat ini dengan membangun gudang di kabupaten-kabupaten dan cetak sawah.
“Tahun ini anggaran disiapkan untuk Papua 20 ribu hektar dan untuk seluruh tanah Papua itu 100 ribu hektar dengan nilai Rp 3 Triliun. Sehingga saya tegaskan bahwa kita tidak ada impor dan stok kami 3,7 ton, tidak pernah terjadi sejak Bulog berdiri, ” ungkap Mentan.
Program ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan beras bagi masyarakat Papua, khususnya menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Kapolda Papua dalam sambutannya menyampaikan saat ini, Papua masih menghadapi tantangan geografis yang memengaruhi akses distribusi pangan.
Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat, khususnya di wilayah pegunungan rentan terhadap fluktuasi harga beras dan keterbatasan ketersediaannya.
Beras tersebut didistribusikan melalui jaringan gudang Bulog dan akan diteruskan hingga ke titik penjualan agar tepat sasaran dan terjangkau bagi masyarakat.
“Beras SPHP ini kita pastikan dijual dengan harga eceran yang stabil dan tidak memberatkan masyarakat. Apabila ditemukan pelanggaran atau upaya menaikkan harga di atas ketentuan, Polri akan menindak tegas. Karena tugas kami adalah memastikan negara benar-benar hadir dalam melindungi rakyat,” tegas Wakapolri.
Melalui sinergi TNI–Polri, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah, pengawasan distribusi beras SPHP dilakukan secara ketat di seluruh wilayah Papua, termasuk yang hanya dapat diakses melalui jalur udara.
Gubernur Papua Komjen Pol (Purn) Matius Fakhiri menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat, di mana inflasi Papua tercatat tetap terkendali hingga November 2025. **
