Oleh: Faisal Narwawan I
PAPUAinside.id, JAYAPURA—Polda Papua siap mengamankan jalannya tahapan Pilkada 2024 di 29 Kabupaten/Kota se Tanah Papua.
Kapolda Papua Brigjen Pol Patrige Rudolf Renwarin kepada sejumlah wartawan di Mapolda Papua, Jayapura mengatakan, pihaknya akan menurunkan 10.516 personel Polri untuk menjamin situasi keamanan selama Pilkada berlangsung.
“Mereka terbagi pada empat satuan tugas kewilayahan atau opswil dan nanti masing-masing opswil dikendalikan satu orang Kombes,” kata Kapolda Patrige, Jumat (6/9/2024) malam.
Ia menjelaskan, Polri dalam pengamanan Pilkada didukung berbagai perlatan khusus dan juga alat transportasi udara.
“Satu unit heli bell akan mendukung pelaksanaan serpras (pergeseran pasukan) ataupun membantu distribusi logistic, apabila terjadi keterlambatan,” ujarnya.
Kata Patrige, dalam melaksakan pengamanan, Polda Papua didasari dengan mapping kerawanan wilayah.
Ia mengakui, dalam empat provinsi yang menjadi tanggungjawab Polda Papua hampir sebagian besar terdapat daerah rawan atau daerah merah.
“Iya, hampir semua ada daerah merah, ataupun rawan bahkan sangat rawan. Ini kami didukung data dari Bawaslu dan Badan Intelijen Polri juga data kami di daerah,” ungkapnya.
Ia menjabarkan, salah satu kerawan yang bisa saja timbul adalah saat pelaksaan pemilihan, terutama di wilayah Pegunungan dan Papua Tengah.
Di sana, hampir menyeluruh menggunakan sistem noken dalam pillkada, yang menurut analisa Polda Papua dapat menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan.
“Di dua wilayah itu masih sangat kental sistem kekerabatan yang di dalamnya ada pengaruh daerah asal dan kesukuan. Ini sangat rawan, jika yang meraih suara terbanyak tak mewakili kampung, suku atau marga-marga. Ini menjadi potensi kerawanan, karena sebagian besar masyarakat menginginkan bupati atau kepala daerahnya dari suka mereka,” jelas Patrige.
Karena potensi dan tingkat konflik yang tinggi, kata Patrige, saat ini Polda Papua tengah mempersiapkan personel-personel yang dinilai layak dapat di tempatkan di daerah.
“Selain itu, kerawanan juga bisa timbul dari petugas atau penyelenggara. Kami sudah sampaikan kepada KPU bahwa petugas KPPS setidaknya mampu menulis dan membaca, karena ini juga yang menjadi pemicu konflik. Kita berharap KPU dapat mendukung kita,” katanya.
Dijelaskan kondisi topografi daerah di beberapa wilayah juga dinilainya menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh anggota Polri di Papua. Hal ini jelas, karena terdapat beberapa distrik yang hanya bisa dijangkau melalui udara maupun dengan berjalan kaki. **
