PAPUAINSIDE.ID, JAYAPURA— Tercatat 288 peserta dari 8 kabupaten se Provinsi Papua Tengah mengikuti seleksi penerimaan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 2024 yang akan memperebutkan 27 kuota.
Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) ini bagi para calon praja ini digelar oleh Kantor Regional (Kanreg) IX Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jayapura selama 18-22 Juli 2024, dibuka Kepala Kanreg IX BKN Jayapura Sabar Parlindungan Sormin, S.Kom,MMSI di Jayapura.
Pelatih Olahraga Ahli Muda pada Biro Administrasi Keprajaan, Kemahasiswaan, dan Alumnni IPDN, Oklin Riinan Winowodo, S.STP,M.AP selaku perwakilan IPDN mengatakan, jumlah peserta seleksi calon praja dari Provinsi Papua Tengah tahun 2024 ini cukup tinggi yakni 288 orang.
“Tahun ini, kuota Papua Tengah 27 orang, naik dari tahun lalu yang hanya 12 orang. Dari 27 orang ini, 22 untuk Orang Asli Papua dan 5 untuk non OAP. Memang animo sangat tinggi, tapi kami dari Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini IPDN sebagai penyelenggara tidak punya kewenangan menambah kuota. Kami hanya mengacu pada kuota yang telah disediakan oleh Kemenpan RB,” kata Oklin, di Kantor BKN Jayapura.
Menurut Oklin, bagi para peserta yang lolos Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan mengikuti proses seleksi selanjutnya meliputi tes kesehatan tahap I, tes psikologi, tes kesehatan tahap II, pemeriksaan fisik, dan pantohir.
“Untuk hasil pengumuman, waktunya serentak secara nasional. Dan bagi peserta dan atau masyarakat umum bisa mengakses informasi hasil pengumuman melalui laman website IPDN https://spcp.ipdn.ac.id,” tuturnya.
Oklin Riinan juga menjelaskan, kampus IPDN memiliki 1 kampus utama di Jatinangor dan 7 kampus daerah yakni Papua, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, NTB, dan Cilandak Jakarta. Kampus ini memiliki 3 fakultas, terdiri atasi Fakultas Manajemen Pemerintahan, Fakultas Politik Pemerintahan, dan Fakultas Perlindungan Masyarakat.
“Jadi ketika para calon praja ini dinyatakan lulus dari semua tahapan, mereka akan memilih program studi dan fakultas yang mereka tuju. Jadi kampus daerah ini sesuai dengan Prodi-nya. Misalnya di Sulawesi Utara itu Prodi Administasi Kependudukan dan Catatan Sipil, atau Papua kalau tidak salah Prodi Politik Pemerintaan,” tutur Oklin. **
