PAPUAINSIDE.ID, OKSIBIL— Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke XXVIII Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dipusatkan di halaman kantor bupati dengan inspektur upacara Wakil Bupati Kris Bakweng Uropmabin, ST, Kamis (25/04/2024).
Peringatan hari otonomi daerah tahun 2024 ini mengambil tema Otonomi Daerah berkelanjutan menuju ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat.
Upacara dihadiri Sekda Pegunungan Bintang Bintang Jeni Linthin, S.H,. M.Si dan sejumlah pejabat lainnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sambutannya yang dibacakan Wabup Kris Bakweng menyoroti komitmen pemerintah daerah untuk penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
Dijelaskan, disamping mendorong percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam konteks ekonomi hijau, pemerintah daerah secara eksisting dihadapkan pada hambatan dan tantangan dalam pembangunan daerah untuk mendorong program pembangunan nasional meliputi penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui Sistem emerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan proses pemulihan perekonomian nasional maupun daerah serta ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat,’’ jelasnya.
‘’Pemerintah Pusat menargetkan tahun 2024 angka stunting anak turun menjadi 14 persen secara nasional, untuk itu koordinasi dan sinergitas seluruh jajaran Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu ditingkatkan dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya menekan angka stunting di wilayah masing- masing, antara lain dukungan arah kebijakan dan anggaran untuk perbaikan pola asuh dan lingkungan, penanganan kurang gizi dan anemia tepat sasaran kepada ibu dan anak,’’ jelas Tito.
Dikatakan, setelah 28 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif, berupa meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan Fiskal Daerah. Kepada daerah-daerah otonom baru yang telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya agar dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahterakan rakyat, sehingga dapat meningkatkan angka IPM, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas infrastruktur yang baik dan lain-lain.
‘’Saya juga menghimbau bagi daerah yang masih rendah PAD-nya, agar melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilaitambah serta peningkatan bagi PAD, tanpa melanggar hukum an norma yang ada serta tidak memberatkan rakyat,’’ ujar Tito.
Kata Tito, perjalanan otonomi daerah telah mencapai tahap pematangan untuk melahirkan berbagai terobosan kebijakan bernilai manfaat dalam rangka identifikasi dan perencanaan wilayah-wilayah yang berpotensi dikembangkan secara terintegrasi, yang kemudian membentuk aglomerasi kegiatan perekonomian dan terhubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
‘’Implementasi pengembangan wilayah perlu dilakukan melalui pendekatan kebijakan yang berkelanjutan dan implementasi regulasi Ekonomi Hijau, dimana penyelengaraan pemerintahan daerah dan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhitungkan aspek keadilan osial dan pelestarian lingkungan,’’ pesannya. **
