PAPUAINSIDE.ID, SENTANI—Meskipun ada 12 TPS di Pegunungan Bintang dikategorikan rawan gangguan keamanan saat Pemilu 2024 namun lokasinya tidak akan dipindahkan dan tanpa pengawalan ketat dari aparat keamanan karena para kepala distrik menjamin bahwa wilayahnya aman.
Hal tersebut ditegaskan KPU Pegunungan Bintang Yulius Uopdana usai pertemuan pimpinan partai politik (parpol), TNI Polri, penyelenggara pemilu dan Pemkab Pegunungan Bintang dalam mengantisipasi gangguan keamanan pada Pemilu 2024, di Sentani Kabupaten Jayapura, Selasa (30/01/2024).
Dikatakan Yulis Uopdana, jika dipindahkan dan dilakukan pengawalan ketat justru akan memicu kelompok berseberangan berbuat hal-hal yang tidak diinginkan.
“Para pimpinan dan kader parpol beranggapan, jika ada pengawalan justru akan memicu kelompok yang berseberangan untuk berbuat hal-hal yang tak diinginkan. Maka dari itu, para pimpinan dan kader parpol menjamin pencoblosan tetap dilakukan di 12 distrik dan akan berlangsung dengan baik. Kami harapkan semua terlaksana dengan baik,” jelas Yulius ditemui di Sentani, Selasa 30 Januari 2024.
Dalam proses pencoblosan, Pegunungan Bintang dikenal dengan sistem demokrasi, bukan noken. “Dipastikan keamanan terjamin yang akan bekerjasama dengan panitia distrik (pandis) dan parpol,” ujarnya.
Untuk diketahui DPT di Pegunungan Bintang sebanyak 106.39o pemilih dengan jumlah TPS 400-an yang tersebar di 34 distrik dan 270 kampung.
Kapolres Pegunungan Bintang, AKBP Mohamad Dafi Bastomi menghargai keputusan yang telah diambil penyelenggara Pemilu, parpol hingga pemda setempat.
“Atas kesepakatan dari semua pihak tidak adanya pengamanan, kami sangat menghormati itu. Yang terpenting pelaksanaan Pemilu berjalan baik, semua pihak dan para tokoh bersepakat akan menjamin keamanan,” ujarnya.
Kapolres menjelaskan untuk pengamanan Pemilu, pihaknya mendapatkan perbantuan dari Polda Papua sebanyak 80-an personel, ditambah personel Polres Pegunungan Bintang 145 orang.
“Personel yang dioperasi di PAM TPS sebanyak 137 personel dan sisanya berjaga di obyek vital negara dan kantor pemerintahan,” ujarnya.**
