PAPUAINSIDE.ID, JAYAPURA— Setelah menjalani perawatan di RSUD Nabire, dua Perempuan paru bayah yang menjadi korban kekerasan seksual pasca pembubaran unjuk rasa penolakan militerisme di Tanah Papua yang berujung anarkis di Nabire pada 5 April 2024 lalu meninggalkan rumah sakit dan kembali ke keluarganya.
Informasi tersebut disampaikan Penjabat Gubernur Papua Tengah Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM saat bertemu wartawan di Jayapura, Selasa (09/04/2024) malam hari.
“Kedua korban hari ini sudah diperbolehkan pulang oleh rumah sakit. Walau begitu, keduanya masih dalam pemantauan dokter dan menjalani trauma healing. Begitu juga bocah laki-laki sudah kembali ke rumahnya,” kata Ribka, saat bertemu dengan wartawan di Kota Jayapura, Selasa (09/04/2024).
Pasca demo anarkis tersebut, PJ Gubernur Ribka Haluk bergerak cepat menangani para korban kekerasan yang terdampak dari pembubaran massa pendemo yang berujung anarkis.
Gerak cepat tersebut tidak membutuhkan waktu lama, namun hanya dalam hitungan jam setelah kekerasan itu terjadi PJ Gubenur Ribka Haluk bersama Forkopimda dan anggota MRP sudah tiba di rumah sakit menjeguk dua Perempuan korban kekerasan seksual dan seorang bocah 11 tahun yang mengalami luka di kepala akibat lemparan batu.
Saat bertemu kedua korban kekerasan seksual, Ribka mendapat kronologis mulai dari awal sampai berakhir peristiwa pemerkosaan. “Semua kronologi dan data sudah disampaikan langsung kepada saya dari kedua korban. Termasuk rekam medis yang dilakukan dari pihak rumah sakit,” jelas Ribka.
Kunjungan tersebut selain memberikan kekuatan moril kepada korban Ribka juga memberikan santunan untuk meringankan beban biaya perawatan dan bantuan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya.
Korban kekerasan lain yang dikunjungi di RSUD Nabire adalah seorang bocah laki-laki usia 11 tahun yang kemungkinan berada di sekitar lokasi unjuk rasa dan terkena lemparan batu mengakibatkan luka dibagian kepala.
“Ada kemungkinan si anak ini berada di sekitar lokasi kejadian dan saat aksi pelemparan terjadi, ada batu yang menyasar ke arah dirinya dan mengenai kepala korban. Pemerintah juga sudah memberikan santunan,” jelasnya.
Selain korban kekerasan yang dirawat di RSUD Nabire, Pj Ribka Haluk bersama Forkompinda juga mengunjungi korban lain yang rumahnya dibakar massa dalam aksi unjuk rasa tersebut.
“Sehari usai kejadian, kami sudah mendatangi pemilik rumah dan memberikan ganti rugi Rp500 juta untuk pembangunan rumahnya kembali. Pihak korban sudah menerima santunan itu dan berterima kasih kepada pemerintah,” jelasnya.
Ribka menegaskan, Pemda Provinsi Papua Tengah hadir di tengah masyarakat yang terkena dampak dari aksi tersebut dan membantah jika ada tudingan terjadi pembiaran kepada korban pasca unjuk rasa. Dia menjelaskan perhatian kepada korban dilakukan langsung oleh dirinya dan juga Forkopimda dan MRP.
“Kami mendatangi korban satu persatu bersama Forkopimda. Seharusnya yang mengambil langkah ini adalah Bupati Nabire untuk bisa menangani langsung kejadian yang terjadi di wilayahnya. Sedangkan pemerintah Provinsi Papua Tengah sifatnya berkoordinasi dengan 8 kabupaten cakupan. Tapi, karena belum ada respon, maka Pemda Provinsi mengambil langkah cepat untuk menjaga situasi dan kondisi tetap stabil,’’ jelasnya. **
