Oleh: Faisal Narwawan I
PAPUAinside.id, JAYAPURA—Tiga tahun sudah, Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri menjabat Kapolda Papua. Ia dilantik sejak 4 Maret 2021 dengan dinamika situasi keamanan di wilayah yang kini sudah terbagi menjadi empat provinsi.
Selama memegang tongkat komandan, Irjen Mathius yang sudah belasan tahun bertugas di Papua, lebih mengedepankan penanganan restoratif.
Hal ini diambil sebagai upaya awal penindakan hukum dan merupakan langkah pencegahan, agar situasi keamanan tetap terkendali.
Pendekatan restoratif bukan cara baru bagi Fakhiri, cara ini telah digunakan Irjen Mathius sejak dirinya menjabat sebagai Kapolres Jayapura tahun 2009.
Dia menilai, cara ini dianggap lebih tepat, karena mengedepankan unsur-unsur budaya masyarakat Papua.
“Sejak Kapolres saya memilih pendekatan itu. Di Papua lebih tepat untuk dilakukan, karena lebih mengedepankan pendekatan budaya,” kata Irjen Mathius D. Fakhiri kepada wartawan di Kota Jayapura, Jumat (8/3/2024).
Bukan hanya itu, selama menjabat, sang jenderal berusaha meminimalisir pola penanganan yang represif.
Dia beralasan, cara tersebut tidak cocok dan sangat sensitif bagi masyarakat di Tanah Papua.
“Jadi di satu sisi kami berusaha menghilangkan pola penanganan represif, yang sangat sensitif di Papua,” ungkap jenderal bintang dua ini.
Pola restoratif memang harus diterapkan dan tak boleh hanya teori semata.
Sebagai contoh, ia menyebutkan kasus penembakan terhadap seorang aktivis Papua sekaligus Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mako Tabuni 2015 silam.
Kemudian, kerusuhan akibat isu rasisme pada tahun 2019 lalu. Saat itu, situasi di Papua cukup mencekam.
“Kita tahu seperti 2015 saat kasus penembakan Mako Tabuni lalu puncaknya kerusuhan 2019,” jelas Alumni SMAN 2 Kota Jayapura ini.
Dari kasus ini, Fakhiri menjadikan pegangan dan pelajaran ketika ia dipercaya memegang tongkat komando Polda Papua.
Kata dia, dua insiden tersebut tak boleh terulang lebih-lebih saat dirinya menjadi Kapolda Papua.
Perkataan Fakhiri terbukti, ia dapat meredam situasi, saat prosesi pengantaran jenazah mantan Gubernur Papua Lukas Enembe, Kamis (26/12/2023) lalu.
Padahal, ketika itu juga muncul isu yang bisa menyebabkan polemik di tengah masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
“Meninggalnya pak Lukas itu disertai isu sensitif bagi OAP, tapi akhirnya kan bisa dilalui dengan komunikasi kebudayaan yang sudah cukup lama kami bangun,” imbuhnya.
Pola dan pendekatan yang sama juga diterapkan dirinya saat agendan nasional seperti Pemilu 2024. Ia menyiapakan sejumlah rencana dan langkah-langkah untuk meminimalisir adanya konflik dari dampak Pemilu tersebut.
“Saya menginisiasi dengan seluruh pihak untuk mengamankan agenda nasional. Sudah dipersiapkan langkah antisipasi bila proses Pemilu akhirnya memanas,” sambungnya.
Jenderal yang lahir pada 6 Januari 1968 tersebut menjelaskan, antisipasi tersebut bisa dilakukan dengan berkomunikasi dengan seluruh pihak.
Mathius sendiri selalu berusaha menjadi jembatan dalam menjalin komunikasi, agar bisa menemukan jalan atau solusi yang terbaik dari permasalahan itu.
“Yang paling penting itu komunikasi, saya selalu berusaha menjadi jembatan komunikasi ke semua pihak, untuk mencari jalan untuk mencapai hasil terbaik,” kata Mathius lagi.
Tapi menurutnya, menatap 2029 perlu ada perbaikan-perbaikan.
Masyarakat Papua diharapkannya mampu mengintropeksi diri dan memperbaiki diri, agar aksi yang bersifat anarkis tidak kembali terjadi.
“Perlu perbaikan menuju 2029, kita orang Papua harus memperbaiki diri, agar protes-protes itu bisa mendapat tempat yang tepat dan menghilangkan aksi anarkis,” harapnya.
Ia juga buka suara terkait kasus penyanderaan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya.
Kata dia, kasus ini merupakan tanggungjawab semua pihak, yang harus diselesaikan dengan cara pendekatan sosial dan budaya.
“Mengenai pilot itu tanggungjawab bersama, tapi yang paling penting adalah pendekatan sosio kultural demi keselamatan pilot,” pungkasnya.
Apa yang dilakukan Fakhiri selama 3 tahun menjabat kapolda mendapat apresiasi tokoh di Papua.
Salah satu tokoh adat di Papua, Yanto Eluay, mengapresiasi 3 tahun kepemimpinan Mathius sebagai Kapolda Papua.
Baginya, mantan Kapolres Kaimana tersebut merupakan sosok putra Papua yang tegas dalam mengambil keputusan.
“Kami selaku tokoh adat ya melihat pak Fakhiri sebagai salah satu putra Papua yang dipercayakan pemerintah khususnya di Kepolisian sebagai Kapolda di Papua telah menjalankan tugas, tupoksi beliau secara baik,” kata Yanto.
Yanto juga mengapresiasi atas pendekatan melalui sosial dan budaya yang dilakukan Mathius dalam penegakan hukum di Papua.
Dia menilai, cara ini cukup efektif bagi masyarakat Papua.
“Iya dari sisi pendekatan-pendekatan keamanan khususnya dari sisi kebudayaan, adat istiadat di Papua sangat baik juga. Cukup maksimal,” pujinya.
Selanjutnya, dia berharap, figur dan ketegasan Mathius ini bisa menjadi contoh bagi siapa pun yang nanti dipercaya mengemban amanat sebagai Kapolda Papua yang baru.
Dia ingin, Kapolda yang baru nanti bisa bertindak tegas dan tanpa kompromi.
“Siapa pun dia, saya kira masyarakat Papua Kapolda yang ditugaskan di Papua tidak boleh kompromi dengan gerakan-gerakan yang berlawanan dengan negara ini,” tandasnya.
Tentu harapanya ini tak lepas dari apa yang diterapkan Irjen Fakhiri dengan pendekatannya di wilayah Papua. **
