PAPUAInside.id, TIMIKA— Seiring akan berakhirnya masa jabatan Bupati Willem Wandik pada 25 September 2023 mendatang, tokoh pemuda, tokoh Masyarakat Puncak meminta Mendagri Tito Karnavian amenunjuk pejabat yang netral sebagai Penjabat Bupati Puncak.
Sosok netral ini dimaksudkan adalah diluar dari dua suku besar di Puncak demi mencegah terjadinya kembali konflik hanya karena Pemilukada.
Hal tersebut disampaikan Kepala Suku Ilaga Kabupaten Puncak Niningme Alom untuk mencegah terjadinya kembali konflik seperti tahun 2011 yang menelan puluhan korban jiwa hanya karena persoalan Pemuilukada sehingga hal tersebut harus menjadi pengalaman tersendirim dalam menentukan PJ Bupati di Kabupaten Puncak.
“Sekarang saya minta untuk Kabupaten Puncak, besok kasi turun itu orang netral, jangan dari kedua suku besar di Ilaga, sehingga dia bisa netral, tidak memihak sana-sini,” ungkapnya saat ditemui wartawan di Hotel 66 Chendrawasi, Selasa (12/9/2023)
Ia tidak mempersoalkan bupati dan wakil bupati yang akan terpilih kelak di pilkada 2024, entah mau dari Suku Dani maupun Damal, kedua suku besar di Kabupaten Puncak atau pendatang, karena sudah menggunakan Pemilihan Umum dan itu murni pilihan masyarakat, hanya saja untuk menuju ke sana Mendagri harus melantik orang yang netral, sehingga bisa menfasilitasi Pemilukada secara netral, tanpa ada kepentingan memihak salah satu suku.
“Jagan main-main, itu harus untuk mencegah terjadi perang terus seperti tahun 2011 dimana banyak menelan korban, itu saya tidak mau lagi terjadi sekarang, makanya PJ harus orang netral, diluar kedua suku besar di Ilaga,jika perlu dari luar saja,” ungkapnya.
Senada dengan itu, Anis Hagabal Salah Tokoh Pemuda Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Puncak mengharapkan Tito Kernavian bisa melihat permasalahan permasalahan yang ada sehingga betul-betul menunjuk Penjabat Bupati yang bukan suku asli dan betul-betul netral sehingga konflik yang tidak diharapkan tidak terjadi kembali.
“Kita mau Mendagri harus turunkan carateker yang netral sehingga konfli-konflik antara suku tak lagi terjadi, soal nanti yang jadi bupati dan wakil bupati silahkan saja mau dari suku Dani atau Damal atau pendatang tidak apa-apa, terserah yang penting prosesnya harus demokratis,” pungkasnya. **
