PAPUAInside.id, TIMIKA— Tiga nama calon PJ Bupati Puncak sudah diusulkan DPR Puncak ke Kemendagri, ketiganya adalah pejabat yang dinilai kompeten dalam menjalankan tugas selama satu tahun ke depan, khususnya terselengaranya Pemilu, Pilpres dan Pilkada secara aman dan sukses.
Tiga nama yang diusulkan tersebut adalah Neno Tabuni,S.Sos, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah, Yopi Murib SE,MM, Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Tengah serta Ir Darwin Tobing, MM, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Puncak saat ini. Diharapkan dalam waktu dekat pemerintah pusat melalui Kemendagri menunjuk PJ Bupati Puncak karena masa jabatan bupati dan wakil bupati berakhir 24 September 2023.
Terkait tiga nama tersebut, Bupati Puncak Willem Wandik SE, M.Si berharap siapapun yang terpilih nantinya menjadi PJ di Kabupaten Puncak, harus diterima oleh masyarakat Puncak, entah anak asli Papua ataupun saudara-saudara dari nusantara. ‘’Tugas penjabat ini sangat berat, yaitu akan mengisi kekosongan bupati, kedua adalah melaksanakan Pemilu untuk memilih DPR RI, DPD, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten, Pilpres serta Pilkada baik pemilihan gubernur dan wakil gubernu serta bupati dan wakil bupati, inilah tugas yang paling berat,’’ jelas Bupati Wandik.
Bupati Wandik mengajak seluruh lapisan masyarakat mendukung siapapun nantinya yang ditunjuk menjadi PJ Bupati Puncak.
“Oleh karena itu, mari saya mengajak masyarakat, TNI-Polri kita semua harus menjaga mendukung siapapun yang terpilih sebagai PJ Bupati, kan cuma 1 tahun saja kok, mari kita jaga keamanan, sehingga Pemilu bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Lanjut Bupati Wandik, Kabupaten Puncak memiliki pengalaman konflik besar karena Pemilukada, diharapkan PJ bupati nantinya harus netral tidak memihak kelompok tertentu, jangan sampai konflik terulang kembali.
“Jadi apapun keputusan dari pusat, kita harus terima, itu kan hanya carateker, kecuali kepala daerah gubernur dan wakil gubernur Papua, silahkan saja mau orang asli Papua. Jadi siapapun mau terpilih jadi careteker entah saudara-saudara kita nusantara atau orang asli Papua, kita jangan jadikan konflik,” tambahnya.
Hal yang sama juga disampaikan ketua DPRD Puncak Lukius Newegalen,S.IP. Mewakili DPRD Puncak mengatakan sesuai mekanisme DPRD Puncak sudah mengusulkan tiga nama PJ Bupati ke Kemendagri.
“Apabila siapa dari tiga orang ini, salah satu terpilih, maka masyarakat harus menerima, jangan bicara harus orang asli Papua, kenapa pendatang, yang penting siapa yang terpilih, kita harus dukung, demi kelanjutan pemerintahan dan Pemilu di Kabupaten Puncak,” tukasnya.
Lukius juga berharap agar jika PJ bupati sudah dilantik, maka loyalitas ASN, para pimpinan OPD juga harus tetap sama, seperti kepada bupati definitif, jangan sampai justru pejabat dan ASN, malah jarang berada di tempat tugas, hal ini akan menjadi perhatian DPRD ke depan dan akan tetap melakukan pengawasan pemerintahan di Kabupaten Puncak. ** (Diskominfo Puncak)
