Bupati Willem Wandik: Bunyi Senjata di Kabupaten Puncak Hambat Pembangunan

Suasana pertemuan masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, pimpinan agama, TNI-Polri dan pemerintah daerah membahas situasi Kamtibmas di Kabupaten Puncak, yang berlangsung di Aula Negelar, Ilaga Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, (Senin (30/01/2023). (foto: Humas Puncak Papua)

PAPUAInside.com, ILAGA— Senjata tidak bisa dipakai untuk membangun daerah karena pembangunan hanya didibangun dengan ketika kondisi daerah aman dan damai, bunyi senjata justru berdampak buruk pada berbagai aspek pembangunan di daerah, pendidikan ekonomi maupun kesehatan.

Demikian disampaikan Bupati Puncak Willem Wandik, SE,M.Si, saat pertemuan antara masyarakat, TNI-Polri dan pemerintah daerah, terkait situasi kamtibmas di Kabupaten Puncak, yang berlangsung di Aula Negelar, Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin (30/01/2023).

Pertemuan ini, dilakukan terkait situasi terakhir keamanan di Kabupaten Puncak  setelah tukang ojek ditembak di Goma dan Seorang anggota TNI di Distrik Sinak, pekan lalu.

“Senjata tidak bisa merubah daerah ini, senjata tidak bisa menjawab persoalan pembangunan di daerah ini, justru bunyi-bunyi senjata akan membuat ekonomi hancur, pedagang akan lari, pemerintahan tidak jalan, pendidikan tidak jalan, kesehatan juga tidak jalan,” ungkapnya.

Kata Bupati, kehadiran negara melalui Kabupaten Puncak ini untuk merubah daerah ini sehingga bisa dinikmati masyarakat. Pendidikan bisa maju, kesehatan, ekonomi bahkan dengan kehadiran pemekaran di Kabupaten Puncak ini akan banyak anak  asli kabupaten Puncak, bisa menjadi orang besar didaerah ini.

“Kemarin kami baru saja bagi DPA 2023, tapi bagaimana mau bekerja kalau kondisi tidak aman,  bunyi senjata terus, orang takut untuk kerja, coba kalian kasih kesempatan untuk kami bekerja ka?,” tuturnya.

Kata Bupati, bicara soal keamanan, bukan tanggung jawab TNI-Polri semata, namun semua masyarakat,  kepala kampung, pendeta, sementara TNI-Polri hadir hanya untuk mengamankan, persoalan yang tidak bisa  ditangani oleh masyarakat.

“Pertemuan hari ini, kami mau cari solusi, mau sampaikan kepada masyarakat agar tidak boleh lagi menciptakan situasi keamanan yang tidak baik, tidak boleh membunuh orang, tukang ojek, pegawai, pedagang, karena dengan begitu guru tidak bisa mengajar, orang kesehatan tidak bisa melayani orang sakit, ketika pelayanan tidak jalan maka disitulah  terjadi pelanggaran HAM  terbesar,” ungkapnya.

“Orang bilang tanah Papua, tanah iIaga ini tanah injil, baru kok tiap hari ada bunyi, dengan peristiwa seperti ini kami rakyat yang menderita,” tukasnya.

Sementara itu, Kapolres Puncak Kompol I Nyoman Punia,S.Sos mengatakan kondisi saat ini di Kabupaten Puncak rawan terkendali lantaran baru saja terjadi penembakan terhadap tukang ojek di Gome dan penikaman terhadap anggota TNI di Sinak, sehingga untuk menciptakan kondisi yang aman di Kabupaten Puncak, maka TNI-Pori juga sudah melakukan sweping alat senjata tajam (sajam) di dalam kota ilaga dan sekitarnya.

“Dari pertemuan tadi, seluruh masyarakat inginkan kedamaian, supaya pembangunan bisa jalan, hanya ada kelompok kecil saja yang selalu buat onar di daerah ini dan kami sudah sampaikan kami tidak akan lagi kompromi, kami akan tindak tegas siapa yang buat daerah ini tidak kondusif,” tegasnya.

Sebab menurut Kapolres, dampak dari peristiwa penembakan terhadap tukang ojek, situasi di Kabupaten Puncak tidak aman, aktivitas pemerintahan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan tidak berjalan, dirinya berharap agar kelompok-kelompok ini berhenti membuat ulah, dan bisa bergabung dan bersama-sama pemerintah membangun Kabupaten Puncak. ** (Humas Puncak Papua)