Oleh: Dominggus Marei, MSi (*)
PROVINSI Papua dengan pertumbuhan ekonomi 14,38 persen selama kuartal II 2022, seharusnya berbanding terbalik, tapi malah berbanding lurus dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia, yang mencapai 26, 56% atau 922,12 ribu orang Papua yang ada di bawah garis kemiskinan.
Artinya pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi kemiskinan juga tinggi. Jika kita melihat dari tren angka kemiskinan di Papua selalu positif artinya tidak pernah menurun. Mestinya jika ribuan triliunan yang mengalir ke Papua, seharusnya sudah bisa memberikan dampak yang signifikan menekan angka kemiskinan di Papua.
Secara teori di mana-mana di seluruh Indonesia, jika pertumbuhan ekonominya naik, maka akan berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan.
Oleh sebab itu, saya berharap dengan adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) dapat memberikan solusi dan akses yang lebih besar dan lebih luas kepada Orang Asli Papua (OAP), untuk keluar dari sana atau kata lain miskin ekstrim.
DOB yang akan segera diresmikan diharapkan dapat diisi oleh Penjabat Gubernur, yang mengerti permasalahan di daerah. Jadi tidak hanya mengurus birokrasi atau politik, tapi tahu permasalahan dasar dan tahu solusi untuk menyelesaikan masalah. Artinya kalau tidak tahu masalah kan berarti tidak tahu solusi, dan ini yang terjadi di Papua.
Setiap orang tentunya punya kesempatan dan ingin menjadi kepala daerah, tapi tidak semua tahu masalah apa yang ekstrim di daerahnya, satu contoh beberapa waktu lalu oleh warga Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya, Papua, yang mati kelaparan karena krisis pangan akibat gagal panen dan cuaca ekstrem atau di Asmat yang terjadi gizi buruk dan beberapa daerah lain di Papua.
Saya berharap DOB adalah solusi untuk itu dan dapat mengurai angka kemiskinan di Papua. DOB adalah benteng terakhir masa depan Tanah Papua, karena setelah DOB OAP sudah bisa menikmati perubahan hidup yang signifikan dan stigma Papua itu miskin atau miskin ekstrim bisa dipatahkan.
Saya mendukung dengan di bentuknya Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), yang dipimpin Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, harapannya dengan adanya BP3OKP dapat menyelesaikan akar masalah kemiskinan di Papua melalui pendekatan kesejahteraan OAP.
Mudah-mudahan melalui BP3OKP yang dipimpin Wakil Presiden dan Anggotanya Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas serta ditambah dengan satu anggota dari tiap-tiap provinsi di Papua akan bisa merumuskan atau memformulasikan serta mengidentifikasi OAP dan masalah pembangunan dan kesejahterannya.
Jadi tidak ada lagi kata bahwa selama ini pemerintah tidak serius memperhatikan Papua, dengan adanya DOB membuktikan bahwa pemerintah serius untuk menyelesaikan masalah Papua seperti statement Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin melalui penutupan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua tahun 2021 di Stadion Lukas Enembe, Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, yaitu “Papua, Sa Cinta Ko“
Saya setuju dengan adanya BP3OKP ini dapat mengarahkan semua penggunaan dana Otsus, yang lebih efektif, lebih terfokus, lebih terukur dan lebih terarah kepada penyelesaian akar masalah dan pemenuhan kebutuhan dasar OAP. **
(*) Akademisi Uncen dan Mantan Fasilitator Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Kota Jayapura
