Oleh: Vina Rumbewas |
PAPUAInside.com, JAKARTA – Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekertariat Jenderal Kementrian Dalam Negeri RI, Suprayitno, memastikan proses verifikasi dan validasi data TPP ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayawijaya dipastikan rampung paling lambat dua minggu.
Hal ini disampaikannya usai menghadiri pertemuan bersama Tim TPP Kabupaten Jayawijaya yang berlangsung di kantor Kemendagri RI, Jumat (05/08/2022).
“Prosesnya diperkirakan memakan waktu hingga 2 minggu kedepan dan itu waktu yang tidak terlalu lama karena uangnya tidak akan hilang. Tahapanya paling lama dua minggu,” jelasnya.
Menurutnya hari ini (Jumat/05/08/2022) juga proses validasi akan dirampungkan dan disampaikan ke Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, dan diajukan ke Kementrian Keuangan yang memberikan pertimbangan hasil validasi.
Pada kesempatan itu, dirinya mengapresiasi kunjungan Sekda Jayawijaya bersama Tim TPP untuk mengkonsultasikan berbagai hambatan yang terjadi sehingga memperlambat proses pembayaran TPP ASN di lingkungan Pemda Jayawijaya.
“Kalau dibilang terlambat memang agak terlambat prosesnya. Sebenarnya ini lebih pada komunikasi saja, apalagi disampaikan internet di sana (Wamena) sering gangguan,” ungkapnya.
Ia mengingatkan, jika ada hal-hal yang kurang dipahami dapat dikomunikasikan sesegera mungkin sehingga tidak berlarut-larut. Pihaknya juga turut prihatin dengan aksi demo ASN Jayawijaya akibat keterlambatan pencairan TPP.
Dirinya berharap kedepan hal tersebut tidak terjadi lagi, untuk itu kata Suprayitno komunikasi menjadi kunci utama antara pemerintah daerah dan pusat, dalam hal ini Kemendagri.
“ASN juga bagian dari tim kita sehingga ini mestinya jangan sampai terjadi, untuk itu agar kedepan kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik lagi. Saya pikir kurang bagus juga, masa sesama ASN ancam-mengancam (ancaman mogok),” ungkapnya.
Untuk itu, agar TPP ASN dapat diproses tepat waktu dirinya berpesan agar Tim TPP Jayawijaya wajib menyiapkan data secara jelas untuk menghindari kesalahan saat penguploadtan.
“Kami bukan menghambat,tidak. Kami justru ingin melindungi teman-teman ketika nanti TPP itu diberikan jangan sampai ada uang yang salah dalam memberikan itu, karena kalau temuan BPK makan akan dikembalikan. Jadi harapan kita ke Tim TPPnya siapkan data secermat dan sevalid mungkin,” pungkasnya.
Sementara itu pada kesempatan yang sama, Sekda Jayawijaya yang juga merupakan Ketua Tim TPP, Thony M.Mayor S.Pd,.MM menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut Biro Ortala telah melihat berkas dan syarat yang harus dipenuhi dari kabupaten Jayawijaya terkait dengan TPP ASN.
“Setelah mereka validasi data tersebut dianggap bahwa semua data atau syarat yang kami sampaikan telah memenuhi syarat, dan hasil validasi diteruskan ke Dirjen Bina Keuangan Daerah, karena besok hari libur sehingga kemungkinan senin atau selesa sudah bisa ada persetujuan dari Dirjen Bina Keuangan Daerah untuk dilanjutkan ke Kementrian Keuangan,” jelasnya. **
