Oleh: Makawaru da Cunha
PAPUAinside.com, JAYAPURA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meneken tiga aturan pembentukan provinsi baru di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
Adapun dasar hukum pembentukan ketiga provinsi tersebut dituangkan dalam Undang-Undang (UU) 14/2022, UU 15/2022, dan UU 16/2022. Ketiga payung hukum tersebut diteken Jokowi pada 25 Juli 2022.
Provinsi Papua Selatan ibukota di Merauke, Papua Tengah ibukota di Nabire, dan Papua Pegunungan ibukota di Wamena.
Sebelumnya, tiga RUU pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua telah resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR, Kamis (30/6/2022).
Dengan ini, maka Papua resmi memiliki lima provinsi. Adapun dua provinsi lainnya adalah Provinsi Papua dan Papua Barat.
Terkait hal ini, Wabup Mimika Johannes Rettob menuturkan, ia turut hadir saat kunjungan kerja Wamendagri John Wempi Wetipo, dalam rangka sosialisasi persiapan peresmian provinsi Papua Selatan di Merauke, Jumat (29/7/2022).
“Saya kira yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan negara ya kita harus dukung dan taati. Artinya apa? Artinya bahwa pemerintaah pasti sudah melihat dari semua aspek, termasuk penetapan ibu kota provinsi Papua Tengah,” jelas Rettob, usai pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXIX Tingkat Provinsi Papua Tahun 2022 di Aula Gedung LPTQ Provinsi Papua, Kota Jayapura, Senin (1/8/2022).
“Kalau ibukota Papua Tengah di Nabire Tuhan punya rencana yang baik pasti tentunya juga untuk Mimika, yang termasuk bagian dari wilayah Papua Tengah,” ujarnya.
Ia mengajak semua pihak untuk menerima kebijakan pemerintah, karena pembentukan DOB, untuk menyelamatkan orang Papua, meningkatkan, mensejahterakan, mendekatkan pelayanan pembangunan di tanah Papua.
“Dan secara sosiologi kita berharap bahwa kami di Mimika juga ya harus siap. Tapi secara pribadi kalau ibukota Papua Tengah di Timika, kami akan susah. Masyarakat kami yang asli makin termarginalissi atau terpinggirkan, karena akan terjadi migrasi besar-besaran ke Timika,” ucap Rettob.**
