Oleh: Faisal Narwawan I
PAPUAinside.com, JAYAPURA—Masyarakat Papua mendukung Aparat Kepolisian mengantisipasi gangguan Kamtibmas menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.
Hal ini diungkapkan Ondoafi Kampung Atamali, Kabupaten Jayapura, Septinus Ibo di Jayapura, Kamis (16/9/2021).
“Beberapa waktu yang lalu, kami mendengar polisi menyebut kalau mereka juga mengantisipasi adanya ancaman pihak yang ingin menggagalkan PON XX. Antisipasi ancaman itu disebutkan bisa datang dari kelompok yang selama ini berseberangan dengan NKRI. Memang mereka ini ancaman utama dalam pelaksanaan PON XX pada Oktober mendatang, maka kami masyarakat Papua yang berasal dari kabupaten Sentani mendukung polisi untuk mengantisipasi hal ini. Dengan harapan PON XX dapat berjalan dengan baik dan aman tanpa gangguan keamanan sedikit pun,” ujar Septinus Ibo melalui Press Release, Kamis (16/9/2021).
Ia mengatakan, siapa pun yang mencoba untuk mengganggu jalannya pelaksanaan PON XX, maka harus ditindak tegas, karena mempertaruhkan harga diri tuan rumah sebagai pelaksana PON XX.
Ia pun mengimbau seluruh komponen lapisan warga kabupaten Jayapura, agar tidak membuat gangguan dalam pelaksanaan PON.
“Kita yakin bahwa pihak kepolisian sudah memiliki data-data ancaman terhadap terselenggaranya PON XX ini, sehingga perlu melakukan langkah-langkah antisipasinya. Kita harus mendukung dan menjaga keamanan PON secara menyeluruh, untuk itu kita harus membantu pihak TNI dan Polri untuk bersama-sama menindak tegas siapapun yang terindikasi mencoba mengancam dan mengganggu keamanan selama PON berlangsung,” lanjutnya.
Ia berpendapat, penyampaian Polri terkait adanya antisipasi ancaman terhadap kelompok-kelompok tertentu adalah wajar.
“Mengenai adanya tanggapan beberapa pihak yang merasa dirugikan, kami merasa hal ini aneh. Karena sudah menjadi tugas TNI dan Polri untuk mengantisipasi segala bentuk kemungkinan ancaman dari mana pun, sehingga langkah antisipasi itu wajar. Kepada pihak atau kelompok-kelompok tertentu yang mencoba mengganggu, agar berhenti kalau tidak mau berurusan dengan hukum,” tutupnya. **
