Oleh: Faisal Narwawan |
PAPUAinside.com, ILAGA – Agar dana otsus bisa dirasakan oleh orang asli Papua (OAP), maka pemerintah perlu menyiapkan instrument khusus dalam penyaluran dana Otsus, salah satunya dengan pengadaan kartu orang asli Papua atau Kartu Otsus sejenis ATM.
Hal ini diusulkan Bupati Puncak Willem Wandik kepada pemerintah pusat dengan maksud supaya pengelolaan dan penyaluran dana Otsus tahap kedua tepat sasaran.
“Kita perlu instrument untuk menyalurkan dana Otsus ini secara langsung kepada orang asli Papua dalam bentuk Kartu orang asli Papua atau ATM, kartu ini nantinya orang asli Papua sendiri yang pegang,” katanya usai menghadiri apacara HUT Kemerdekaan RI ke-76 di Ilaga pada Selasa, (17/08/2021).
Ia menjelaskan, walau kartu itu nantinya dipegang langsung orang Asli Papua, bukan berarti dapat digunakan seenaknya. “Masyarakat jangan dulu salah kaprah soal kartu ini, nantinya tidak sama seperti kartu ATM Bank yang sering dipakai masyarakat umum,” ujarnya.
Ia meminta agar kartu tersebut terintegrasi dengan Bank maupun dengan grosir atau toko yang dibangun oleh Pemda.
“Ya, termasuk terintegrasi dengan data kependudukan, teknis penggunaanya, limit besar dana pemanfaatannya juga diatur tidak bisa pakai sembarang-sembarang, keluarkan uang sembarang. Ada dana yang penggunaannya khusus pendidikan, kesehatan, bahkan bisa juga untuk pembangunan fisik rumahnya, maupun ekonomi keluarganya,” ungkapnya lagi.
Dengan kartu tersebut, Willem Wandik menginginkan OAP dapat menggunakannya untuk berbelanja di toko, namun dibatasi limitnya.
“Jadi, untuk kesehatan berapa, untuk pendidikan berapa untuk membangun rumahnya itu berapa, tidak bisa ambil semaunya, system perbankan akan membatasi limit pemanfaatan dana ini,” pinta alumi strata dua Univesitas Gadjah Mada Yokyakarta ini.
Jika usulan tersebut sudah diterapkan, kalangan pemerintah nantinya tinggal membangun sarana pendukung dari kartu tersebut, misalnya bangun toko, termasuk pemerintah membangun sarana internet pendukung, listrik dan lainnya.
“Bahkan jika memungkinkan, maka semua program nasional dalam bentuk bantuan langsung tunai untuk penduduk Indonesia khusus di Papua bisa diintegrasikan melalui kartu ini sehingga mencegah berbagai penyelewengan,” tambahnya.
Menurutnya, di kalangan pemerintah pasti menyatakan bahwa dana Otonomi khusus sudah berhasil, namun yang menjadi persoalan selama ini adalah system pengelolaannya yang mungkin belum dirasakan oleh orang asli Papua itu sendiri.
Ia mengharapkan usulan itu nantinya tidak membuat Papua berteriak Otsus gagal. “Kami sambut baik kebijakan pemerintah pusat soal pengelolaan dana otsus, saya dengar dana akan langsung ditransfer ke kabupaten kota, tidak seperti lalu yang ke provinsi dulu,” terangnya.
Bupati Willem Wandik juga mengapresiasi pemerintah pusat, yang sudah mengesahkan RUU Otsus sejak Juli lalu, bahkan Presiden Joko Widodo dalam pidato RAPBN 2022, sudah menyebutkan dana Otsus ada kenaikan 0,25 persen dari yang semula 2 persen kini menjadi 2,25 persen dari plafon dana alokasi umum nasional.
Khusus di Puncak, ia membeberkan dana Otsus di bidang pendidikan dimanfaatkan dengan pembiayaan ratusan anak Puncak melalui beasiswa dari S-1 sampai dengan S-2.
“Saat ini banyak sarjana anak-anak Puncak. Nah, kalau di bidang kesehatan, kami biayai untuk beli obat, biayai rujukan ke Timika atau Jayapura dengan gratis.
untuk keagamaan, selama ini kita biayai gaji untuk para hamba Tuhan, itu semua melalui dana Otsus, begitu juga dengan infratruktur, kami aspal jalan dan lapangan terbang, banyak bukti sudah ada,” bebernya.
Di Kabupaten Puncak sendiri akan dibentuk tim kajian untuk peluncuran kartu khusus OAP tersebut. Jika memungkinan, untuk Kabupaten Puncak kartu tersebut bisa diterbitkan yang sumber dananya dari Otsus. **
