PAPUAInside.com, JAYAPURA– Ketua Komisi C DPRD Lanny Jaya Danius Wenda menilai demo penolakan Otsus di Lanny Jaya beberapa waktu lalu sarat dengan kepentingan politik dan tidak bisa dianggap mewakili suara masyarakat Lanny Jaya.
“Kami merasa bahwa aksi penolakan Otsus bukan mewakili masyarakat secara keseluruhan. Waktu demo tidak ada surat pemberitahuan dan banyak kejanggalan sehingga kami menduga ini jelas adalah setingan secara sistematis, terstruktur dan masif untuk kepentingan politisi,” ungkapnya dalam rilis Jumat 2 April 2021.
Danius Wenda mengaku saat demo, dia bersama Ketua DPRD Lanny Jaya menerima massa pendemo.
Ditegaskan Danius Wenda bahwa selama kepemimpinan Bupati Befa Yigibalom dan wakilnya, pemanfaatan dana Otsus dirasakan seluruh masyarakat Lanny Jaya sampai ke akar rumput, sehingga aksi penolakan ini tidak bisa dikatakan mewakili masyarakat Lanny Jaya.
Dijelaskan, selama kepemimpinan Bupati Befa Yigibalom yang sudah masuk periode kedua ini sudah berhasil membangun infrastruktur fisik dan non fisik. ‘’Pemerintahan Befa dan Yemis dalam kepemimpinan dua periode dengan umur kabupaten 12 tahun, berhasil membangun infrastruktur fisik dan nonfisik, menyiapkan SDM dan lainnya,’’ jelasnya.
Danius mengatakan sebaiknya Otsus di Papua dievaluasi bukan ditolak.
Yang dievaluasi, menurut Danius adalah asas desentralisasinya yang kurang maksimal sehingga terkesan sentralistik. ‘’Ibaratnya lepas kepala tanpa ekor. Ekornya masih dikendalikan oleh pemerintah pusat. Itu yang seharusnya kita bicarakan,’’ tambahnya.
Selain itu juga harus melakukan evaluasi atas penggunaan anggaran dan hak atas UU 21 Tahun 2001.
Sebelumnya Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom mengatakan bahwa aksi demo penolakan Otsus Papua di Lanny Jaya beberapa waktu lalu tidak mewakili masyarakat Lanny Jaya karena hanya dilakukan oleh beberapa mahasiswa dan diterima oknum Anggota DPRD Lanny Jaya. **
