Oleh: Makawaru da Cunha I
PAPUAinside.com, JAYAPURA—Gubernur Papua Lukas Enembe, diwakili Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal atas nama Mendagri melantik satu Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pilkada tahun 2020 serta dua Bupati sisa masa jabatan di Gedung Negara, Dok V Atas, Jayapura, Senin (15/03/2021).
Masing-masing bupati dan wakil bupati Waropen Yermias Bisai – Lamek Maniagasi, bupati Nduga sisa masa jabatan tahun 2017-2022 Wentius Nimiangge dan bupati Boven Digoel sisa masa jabatan tahun 2016-2021 Chaerul Anwar.
Sebelumnya, Gubernur Papua melantik masing-masing bupati dan wakil bupati Merauke Romanus Mbaraka-H.Riduwan, bupati dan wakil bupati Keerom Piter Gusbager-Wafhir Kosasi, bupati dan wakil bupati Asmat Elisa Kambu-Thomas Eppe Safanpo serta bupati dan wakil bupati Pegunungan Bintang Spey Yan Birdana- Piter Kalakmabin.
Klemen mengatakan, pelantikan satu bupati dan wakil bupati terpilih Pilkada tahun 2020 serta dua bupati sisa masa jabatan, agar tak terjadi kekosongan pemerintahan di daerah dan roda pemerintahan terus dapat berjalan dengan baik.
“Bupati adalah pemimpin tertinggi di daerahnya yang selalu kami sampaikan. Anda yang memimpin, anda yang punya rakyat dan anda punya wilayah Karena itu, jadilah tokoh panutan disana, jadi contoh yang baik, supaya dengan demikian masyarakat yang kita pimpin juga dapat sejahtera,” ujarnya.
Klemen juga berharap bupati jaga koordinasi yang baik dengan pemerintah provinsi. “Ini terus menerus kami ingatkan pada pelantikan ini. Kemarin kita melantik 4 bupati dan wakil bupati kami ingatkan, sekarang tiga bupati kita ingatkan. Nanti ada sisa lagi ini sesudah urusan dengan Mahkamah Konsitusi (MK) mereka kembali kesini lagi kita akan ingatkan lagi,” katanya.
“Karena kita evaluasi bupati sesudah dilantik dia lupa pemerintah provinsi langsung dia seolah-olah atasannya di Jakarta sana. Jakarta ini dia jangan percaya juga kalau Pak bupati sampaikan saya ada urusan di Jakarta tidak dia tak punya urusan di Jakarta,” tuturnya.
Dikatakan bupati harus koordinasi dengan pemerintah provinsi, karena provinsi inilah wakil pemerintah pusat.
“Kalau kesana nanti ketemu ini putar lagi uang habis ditipu saja. Bupati ketemu Menteri tak muda. Bupati ketemu Presiden tak muda. Tapi kalau bupati ke kita baru ketemu presiden pasti ketemu, karena memang provinsi wakil pemerintah pusat,” ucapnya.
Menurutnya, hal ini perlu diingatkan, supaya pemerintahan daerah kedepan lebih baik, lebih solid dan lebih kompak.
Juga menyangkut APBD tak semua kabupaten dan kota APBD kapasitas fiskalnya besar. Kapasitas fiskal kalian sedikit, apalagi kabupatèn yang sudah lama. Urusan rutinnya sudah berat, pendapatan daerahnya tak baik naik.
“Kalau you tidak berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kita di provinsi bagaimana memacu pembangunan,” ungkapnya.
“Di provinsi ini banyak dana, tapi kita tak punya rakyat dan wilayah yang kita urus. Kalau saudara tak datang salah sendiri. Contoh ini ada lapangan terbang kita harus perpanjang 200 meter. Bupati bikinkan proposal supaya kita bantu,” pungkasnya.**
