Oleh: Ignas Doy I
PAPUAinside.com, JAYAPURA—Ketidakterwakilan perempuan sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 063/Pengumuman-Pansel/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang 14 orang calon terpilih keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan periode 2019-2024, tentunya ada perasaan marah dan kecewa dengan keputusan ini.
Sekretaris Koalisi Kampus Untuk Demokrasi Papua, Elvira Rumkabu ketika dikonfirmasi via ponsel pada Selasa (18/08/2020), mengatakan kekecewaan ini sangat beralasan, jika melihat bagaimana perempuan Papua sudah termarginalkan selama ini dalam berbagai sektor kehidupan. Namun sulit untuk mendapatkan keberpihakan melalui mekanisme politik yang ada.
Dikatakan ada harapan bahwa melalui sistem pengangkatan ini, semangat afirmasi dan keberpihakan akan menyediakan ruang politik dan partisipasi bagi perempuan Papua.
Hasil ini adalah bentuk nyata kemunduran dalam demokrasi di Papua, khususnya di tengah polemik berhasil tidaknya Otsus.
Jika kita lihat berbagai data pembangunan di Papua, situasi perempuan sangat rentan secara ekonomi, sosial, budaya dan politik.
Itu sebabnya, jelasnya, menjadi sebuah kewajiban bahwa perempuan harus ada di institusi politis, seperti DPR untuk mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang sensitif gender, sehingga keluhannya dapat menjadi pergumulan bersama.
“Kalau sudah begini, sistem politik bagaimana yang ideal yang dapat membuka wadah bagi perempuan untuk menyuarakan pergumulannya? Jika melalui sistem pengangkatan 14 kursi saja sudah susah,” tegasnya. **
