Oleh: Ignas Doy |
Papuainside.com, Jayapura—Semua Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Papua diminta menjadi ujung tombak dalam menumbuhkan suasana damai di Papua.
“ASN ini harus menjadi lokomotif, untuk perubahan di Papua. Hilangkan persepsi- persepsi dan dikotomi -dikotomi atau pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan, antara Papua dan non Papua, gunung dan pantai, nusantara dan non nusantara, karena kita semua nusantara dari Sabang sampai Merauke. Didalamnya ada Papua juga. Tak ada lagi dikotomi- dikotomi itu,” tegas Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Sekda Papua Muhammad Mus’sad, dalam arahan pada apel gabungan di kantor Gubernur Papua, Dok II, Jayapura, Senin (2/9).
Dikatakannya, persepsi- persepsi dan dikotomi –dikotomi itu bisa memicu terjadinya konflik horisontal, seperti aksi unjukrasa anarkis, yang terjadi di Provinsi Papua belakangan ini.
“Peristiwa ini tak kita inginkan. Mari kita ASN harus tampil sebagai lokomotif untuk menciptakan suasana damai kita mulai dari Dok II ini. Hentikan dikotomi dikotomi kita bersatu untuk kepentingan Papua,” ujar Mus’sad.
Dalam kesempatan tersebut Mus’sad mengatakan untuk aspirasi masyarakat Papua yang berunjuk rasa menolak rasisme pada 19 September 2019 lalu sudah disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe, kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sela-sela rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta, Senin (26/8) lalu.
“Kami menyayangkan ada lagi aksi unjukrasa susulan, karena aspirasi sudah disampaikan. Kita berikan kesempatan kepada pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden. Itu kan tak segampang membalikan telapak tangan. Aspirasi akan dijawab. Jadi mohon menunggu,” tegasnya.
Menurutnya, aspirasi membutuhkan kajian kemudian nanti akan diberikan jawaban apa yang menjadi solusi terbaik.
“Jadi harusnya kita juga menahan diri proses kasus kasus yang di Surabaya segala macam sedang berproses tersangka tersangka sudah ada juga,” jelasnya.
Ia pun menghimbau kepada semua pihak untuk menahan diri dan mempercayakan kepada pimpinan, untuk mencari solusi yang terbaik.
Gubernur Papua kini masih tetap berada di Jakarta, untuk komunikasi intensif dengan pihak- pihak, terutama pemerintah pusat. **
