JDP: Dialog Menyeluruh dan Bermartabat Solusi untuk Permasalahan di Papua

Koodinator JDP Pastor John Bunay (tengah) bersama Rosa (kiri) moderator dan Danny Randongkir deputy koordinator JDP di Papua. (foto: istimewa/papuainside.com)
banner 468x60

Oleh: Nethy DS |

Papuainside.com, Jayapura – JDP (Jaringan Damai Papua) kembali mendesak pemerintah agar segera memulai tahapan dialog yang bermartabat  guna merumuskan masalah dan solusi atau penyelesaian permsalahan di Papua secara menyeluruh dan bermartabat.

banner 336x280

Desakan tersebut disampaikan Koordinator JDP Pastor John Bunay dalam jumpa pers di Jayapura, Sabtu (7/9) terkait dengan terjadinya berbagai aksi kekerasan akhir-akhir ini di Papua.

Dikatakan, gagasan diaog sudah ditawarkan JDP sebagai media untuk menyelesaikan permasalahan di Papua. ‘’Gagasan ini kini telah disuarakan secara meluas dan massif oleh berbagai pihak termasuk pemerintah sendiri, hanya saja JDP berpendapat pemerintah belum memulai dengan langkah konkrit meskipun Presiden RI Joko Widodo telah mengatakan mendukung proses tersebut,’’ ujar Pastor Bunay.

Dialog dimulai dengan menggunakan pendekatan tujuh wilayah adat di Papua dengan melibatkan perwakilan dari berbagai komponen, yaitu: Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, kelompok bersenjata di Papua, Orang Papua di Papua, Orang Papua di luar Papua, penduduk di Papua, investor dan media.

Sejalan dengan itu JDP mengajak berbagai pihak agar menghentikan tindakan dalam bentuk apapun yang dapat berpotensi meningkatkan siklus kekerasan. Kami, mengajak para tokoh untuk bekerjasama membangun komunikasi yang dimulai dari bawah guna meredakan ketegangan, kekhawatiran dan sikap permusuhan agar relasi sosial diantara masyarakat sipil dapat dibangun kembali. Kami juga meminta agar penegakan hukum yang dilakukan berlaku adil dan transparan terhadap semua pihak. Aparat penegakan hukum mengedepankan prinsip-prinsip HAM secara benar dan imparsial.

Jaringan Damai papua (JDP) menyesalkan berbagai aksi kekerasan yang terjadi di Papua dan di luar Papua karena merupakan kejahatan dan pelanggaran terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Lambatnya penanaganan yang dilakukan oleh aparat keamanan telah menyebabkan aksi kekerasan makin meluas. Hal tersebut menimbulkan kerugian materil, korban jiwa dan yang paling mendalam adalah hancurnya hubungan sosial diantara masyarakat dan makin hilangnya kepercayaan terhadap negara.

Bahwa aksi-aksi yang terjadi mempertegas sikap pemerintah yang tidak sungguh-sungguh dalam menyelesaikan akar permasalahan di Papua secara menyeluruh melalui pendekatan-pendekatan non kekerasan.

‘’Sekali lagi bagi JDP hanya dengan menggunakan media dialog maka permasalahan Papua dapat diurai dengan jernih dan diselesaikan secara adil dan bermartabat,’’ tegas Bunay. **

banner 336x280